Apriando Simanjuntak, 030710048 (2011) PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DAN PEMERASAN DALAM PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-simanjunta-19165-fh.76-11-k.pdf Download (366kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-simanjunta-15947-fh.76-11-p.pdf Restricted to Registered users only Download (600kB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana penyuapan dan pemerasan merupakan tindak pidana yang sering kali terjadi terutama mengenai jabatan. Dalam bidang akademis perlu adanya pembahasan mengenai proses pembuktian yang ada dalam pengadilan tindak pidana korupsi, agar tercipta praktek pemberantasan tindak pidana korupsi yang baik. Peraturan yang terkait dengan tindak pidana ini adalahPasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf (a,b,c,d), Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti UU Nomor 31 Tahun 1999 (UU PTPK) mengatur mengenai penyuapan. Sedangkandalam Pasal 12 huruf e UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti UU Nomor 31 Tahun 1999 diatur mengenai pemerasan dalam jabatan (knevelarij) dan Pasal 23 jo Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Kata Kunci :Pembuktian Tindak pidana penyuapan dan pemerasan dalam pengadilan tindak pidana korupsi-UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 sebagai pengganti UU Nomor 31 Tahun 1999 (UU PTPK)-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

Actions (login required)

View Item