RAHMAT SARWA EDI, 030010772 U (2010) PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.83-12 Edi p abstrak.pdf Download (330kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH.83-12 Edi p.pdf Restricted to Registered users only Download (760kB) | Request a copy

Abstract

Kelemahan-kelemahan yang disorot FATF on money laundering antara lain karena lemahnya kualitas sumber daya dalam penanganan kejahatan pencucian uang dan kurangnya kerjasama internasional. Karakteristik money laundering atau pencucian adalah bersifat organized crime, dalam arti luas dan termasuk dalam salah satu kejahatan lanjutan. Upaya penanggulangan money laundering atau pencuciab uang dilakukan dengan cara: mengeluarkan undang-undang TPPU yang mengindahkan rekomendasi FATF, membentuk pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan berdasarkan perintah UU TPPU, menjalin kerjasama internasional. Kejahatan tindak pidana pencucian uang bukan hanya merupakan masalah nasional tetapi masalah internasional tanpa kerjasama internasional penanggulangan tindak pidana pencucian uang sia-sia tidak ada gunanya. Dalam melakukan kerjasama dengan Negara-negara lain perlu dilakukan perbandingan hukum pidana, suatu hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional sebagaimana diketahui bahwa sebelum diundangkan undang-undang No. 15 tahun 2002 Indonesia telah menjalin kerjasama dengan Australia mengenai bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Kerjasama mengenai bantuan timbal balik dituangkan dalam undang-undang No. 1 tahun 1999, penjelasan secara umum undang-undang tersebut menyatakan bahwa perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh globalisasi yang melanda dunia dewasa ini telah menyebabkan wilayah Negara yang satu dengan yang lain hampir tanpa batas. Dampak positif juga membawa dampak negatif, salah satu dampak negatifnya adalah semakin meningkatnya tindak pidana yang tidak hanya berskala nasional, tetapi transnasional serta secara global dengan modus operandi yang semakin canggih sehingga dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan perlu ditingkatkan kerjasama internasional tersebut. Ketentuan yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut pada dasarnya merupakan pembuka jalan untuk mengadakan perjanjian lainnya termasuk dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang. Pentingnya membuat perjanjian dalam bidang penanggulangan tindak pidana pencucian uang, karena hal tersebut terkait dengan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 15 tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 yang menentukan bahwa setiap warga Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dimaksud dalam Pasal 3. Dengan mengadakan perjanjian Internasional, maka akan membantu bekerjanya sistem peradilan. Sudah seharusnya upaya penanggulangan pencucian melakukan perjanjian Internasional atau kerjasama timbal balik dengan Negara-Negara lain karena tindak pidana pencucian uang bukan masalah nasional melainkan masalah Internasional sehingga tanpa kerjasama Internasional tidak ada gunanya dan tidak bisa diberantas.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH.83/12 Edi p
Uncontrolled Keywords:	money laundering
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM RAHMAT SARWA EDI, 030010772 U UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Editor BAMBANG SUHERYADI, S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Andri Yanti
Date Deposited:	05 Jul 2012 12:00
Last Modified:	06 Sep 2016 06:21
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11289
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item