LANGIT FITRIAWAN GUNADARMA, 030710108 (2012) PENERAPAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PELAKU PEMBONGKARAN DAN PENGRUSAKAN MAKAM UNTUK MENGAMBIL MAYAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.79-12 Gun p abstrak.pdf Download (333kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH.79-12 Gun p.pdf Restricted to Registered users only Download (646kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan Skripsi ini ada dua, yaitu Pelaku Pembongkaran Dan Pengrusakan Makam Termasuk Merupakan Perbuatan Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pembongkaran Dan Pengrusakan Makam. Muncul ditengah masyarakat saat ini adalah kejahatan-kejahatan yang pada umumnya kejahatan-kejahatan yang berkategori sebagai kejahatan yang bersumber dari penyimpangan psikologis, contoh pembunuhan sadis, mutilasi, kejahatan sodomi, kejahatan pada anak-anak, sampai pada kasus yang paling popular kejahatan pengrusakan atau pembongkaran makam untuk mencuri mayat dengan disertai perilaku kanibal atau untuk dijual organ tubuhnya. Anggapan seolah “benda” yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian itu harus mempunyai suatu “Ruitwaarde” atau suatu “nilai tukar” atau “nilai ekonomi” dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum sudah terdapat perluasan makna, sesuai putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1946 yang termuat dalam buku Algra, Rechtsingang, hal 69. Pasal KUHP yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ialah Pasal 44 KUHP. Untuk dapat dikenai pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa si pembuat mampu bertanggungjawab menurut rumusan Pasal 44 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana tersebut, syarat utama dari kemampuan bertanggungjawab adalah adanya akal yang dapat membedakan suatu perbuatan baik atau buruk. Kata Kunci: Pembongkaran Dan Pengrusakan Makam, Mengambil Mayat.

Actions (login required)

View Item