TANNIA PRIMA PUTRI, 030810052 (2012) KAPAL LAUT SEBAGAI OBJEK JAMINAN HIPOTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.80-12 Put k abstrak.pdf Download (330kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH.80-12 Put k.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB) | Request a copy

Abstract

Terdapat 4 lembaga jaminan di Indonesia saat ini yaitu Gadai, Fidusia, Hipotik, dan hak Tanggungan. Kapal laut yang dapat dijadikan objek jaminan hipotik adalah kapal laut yang berbobot kotor minimal 20 meter kubik. Pejabat yang berwenang membuat akta hipotik adalah Pejabat pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal. Kreditor pemegang Jaminan Hipotik Kapal laut memiliki hak untuk didahulukan dalam pelunasan piutangnya dibandingkan kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Ketentuan lain oleh UU inilah yang terdapat dalam UU Pelayaran. Dimana dalam UU Pelayaran terdapat ketentuan mengenai Piutang-Pelayaran yang Didahulukan. Dimana kreditor Pemegang Piutang-Pelayaran yang Didahulukan memiliki privilege untuk mendaptkan pelunasan piutang terlebih dahulu, dibandingkan kreditor pemegang hipotik sekalipun. Kedudukan kreditor pemegang hipotik sudah tentu akan terkurangi hak nya dengan adanya ketentuan seperti ini.

Actions (login required)

View Item