ANISYAH ALFIYANTI, 030610312 (2011) PEMBATALAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA DALAM KASUS MEREK ANTARA IPSTAR BROADBAND SATELLITE DENGAN MEREK KIPSTAR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 202 K/Pdt.Sus/2010). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.100-12 Alf p abstrak.pdf Download (332kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH.100-12 Alf p.pdf Restricted to Registered users only Download (667kB) | Request a copy

Abstract

Perolehan hak merek terjadi karena pendaftaran sesuai dengan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001, meskipun demikian tidak setiap merek terdaftar memperoleh perlindungan hukum, karena hak atas merek memperoleh perlindungan hukum jika pendaftar beritikad baik sesuai dengan Pasal 4 UU No. 15 Tahun 2001. Selain itu merek juga tidak dapat dimohonkan untuk didaftar apabila terkandung unsurunsur sebagaimana Pasal 5 UU No. 15 Tahun 2001. Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2001 menjelaskan bahwa Kantor Merek menolak permohonan pendaftaran merek jika merek yang dimohonkan pendaftaran ada persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis, yang berarti jika barang yang diproduksi tersebut tidak sejenis, maka permohonan pendaftaran akan diterima. Kasus berkenaan dengan merek yang dibahas dalam skripsi ini adalah antara merek Ipstar Broadband Satellite dengan merek KipStar. Skripsi ini memfokuskan pada pembatalan putusan pengadilan niaga dalam kasus merek antara Ipstar Broadband Satellite dengan merek Kipstar ditinjau dari undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek (Analisis Putusan Mahkamah agung nomor : 202 K/Pdt.Sus/2010). Sasaran yang hendak dicapai adalah perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar dan tentang putusan Mahkamah Agung Nomor : 202 K/Pdt.Sus/2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga dalam kasus merek antara Ipstar Broadband Satellite dengan merek KipStar ditinjau dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah normatif, yaitu penelitian berdasarkan atas peraturan perundang-undangan atau conceptual approach dan juga menggunakan pendekatan studi kasus atau case study. Hasil penelitian menjelaskan bahwa UU No. 15 Tahun 2001 memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 4. Kepada pemilik merek terdaftar oleh UU No. 15 Tahun 2001 diberikan hak eksklusif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa UU No. 15 Tahun 2001 memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar yang mempunyai hak eksklusif. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 202 K/Pdt.Sus/2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga dalam kasus merek antara Ipstar Broadband Satellite dengan merek KipStar ditinjau dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah tidak tepat.

Actions (login required)

View Item