RULI INDRA KUSUMA, 030810428 (2012) PENGGUNAAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) FH.114-12 Kus p abstrak.pdf Download (333kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FH.114-12 Kus p.pdf Restricted to Registered users only Download (987kB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan negara. Dari sisi perundang-undangan telah dibuat paket undang-undang pengelolaan keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Prinsip-prinsip good governance sudah mulai diterapkan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat yang diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat prinsip akuntabilitas dan transparansi yang bersumber pada Pasal 23 ayat (1) UUD 1945 perubahan ketiga. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas, maka tidak dapat dipisahkan dengan prinsip yang lain, yaitu prinsip efisiensi dan efektivitas. Pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut masih menemui banyak hambatan. Berbagai hambatan tersebut terutama berasal dari internal kementerian negara/lembaga, terutama masalah lemahnya perencanaan. Dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah pusat terdapat hal penting yang telah dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan good governance, yaitu penerapan reward dan punishment anggaran sebagai pelaksanaan prinsip efisiensi dan efektivitas pada anggaran belanja pemerintah pusat.

Actions (login required)

View Item