PRASETIJONO, 038010896 (1986) PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DENGAN KUASA MUTLAK SETELAH BERLAKUNYA INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 1982. PERMASALAHAN DAN PENYELESAIAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2013-prasetijon-24961&no=5 Download (1kB)
Preview	Text (FULL TEXT) KKB KK-2 Per 788-86 Pra P.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Penulisan permasalahan pemindahan hak atas tanah dengan kuasa mutlak setelah berlakunya Instruksi Menteri Dalam Ilegeri Nomor 1 Tahun 1982, permasalahan dan penyelesaian, ini didasarkan pada pemikiran bagaimana eksistensi pemberian kuasa mutlak dapat digunakan sebagai sarana pemindahan hak atas tanah. Berpangkal tolak pada masalah pelaksanaan pemindahan hak atas tanah dengan kuasa mutlak, yang menimbulkan kesulitan di dalam pengesahannya, setelah berlakunya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 itu, terutama yang menyangkut pendaftaran balik nama di kantor register dari transaksi jual beli hak atas tanah dengan kuasa mutlak yang telah terjadi, karena pada kenyataannya dapat dilihat, bahwa sistem kuasa mutlak telah disalahgunakan untuk kepentingan segolongan orang tertentu. Hal ini akan menimbulkan efek negatip dalam pembangunan, karena tata tertib administrasi pertanahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi terhambat, dengan adanya pemberian kuasa mutlak itu sebagai sarana pemindahan hak atas tanah, sehingga penguasaan dan penggunaan tanah dengan kuasa mutlak itu tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya tanah yang dikuasai oleh pernbeli itu, tidak sesuai dengan fungsi sosial dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional.

Actions (login required)

View Item