SOESILO HADI RIJANTO, 038111167 (1985) TINJAUAN PASAL 42 AYAT (l) CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTE BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES DALAM KAITANNXA DENGAN PENANAMAN MODAL ASING DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) download.php_id=gdlhub-gdl-s1-2013-rijantosoe-25108&no=6 Download (1kB)
Preview	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 Tat 78-85 Rij t.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Eksistensi dan esensi penanaman modal dalam rangka Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tidak dapat dielakkan lagi. Di segi lain, pemanfaatan penanaman modal dalam rangka Undang-undang nomor 1 tahun 1967 tidaklah begitu mudah dan sederhana. Hal ini disebabkan oleh perbedaan orientasi dan strategi antara Indonesia dan penanam modal yang mengadakan usaha dalam rangka Undang-undang nomor 1 tahun 1967, sehingga perbedaan kepentingan di antara mereka dapat muncul. Oleh sebab itu, sengketa dapat muncul di antara mereka. Manakala timbul sengketa, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana dewan arbitrase ICSID menerapkan hukum yang 'applicable'. Hal itu disebabkan penanaman modal dalam rangka Undang-undang nomor 1 tahun 1967 mempunyai kaitan dengan hukum Indonesia dan hukum dari penanam modal asing. Terlebih-lebih, sarana penyelesai sengketanya adalah dewan arbitrase ICSID. Pasal 42 ayat (l) Konvensi Washington menentukan hukum yang dipakai oleh dewan arbitrase ICSID untuk memutus sengketa penanaman modal antara negara peserta Konvensi Washington dan warga Negara peserta lain Konvensi tersebut. Menghadapi sengketa penanaman modal dalam rangka Undang-undang nomor 1 tahun 1967, hukum yang dipakai dewan arbitrase ICSID didasarkan pada pasal 42 ayat (l) Konvensi Washington dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan pada formulir aplikasi penanaman modal dalam rangka Undang-undang nomor 1 tahun 1967.

Actions (login required)

View Item