AGUS SAMSUL HUDA, 038512171 (2013) KEDUDUKAN ANAK AKIBAT PERKAWINAN YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 2 SAMPAI DENGAN PASAL 12 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DITINJAU DARI HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) FULLTEXT.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Masalah perkawinan sangat penting artinya dalam kehidupan individu dan masyarakat. Dengan demikian perlu dibuat suatu peraturan yang khusus mengatur perkawinan mengingat masyarakat Indonesia memiliki agama yang berbeda-beda sehingga hukum yang mengatur mereka pun berbeda-beda. Ketentuan pasal 2 sampai 12 UUP tentang sahnya dan syarat-syarat perkawinan dimaksudkan untuk menyatukan ketentuan-ketentuan yang ada dan berlaku sebelumnya, tetapi pada kenyataannya dalam praktek kehidupan masyarakat ketentuan-ketentuan tersebut menimbulkan masalah yang menyebabkan kesulitan bagi masyarakat. Apalagi jika ketentuan itu berlainan dengan ketentuan yang ada dan berlaku sebelumnya, sehingga beberapa orang yang melangsungkan perkawinan dengan tidak memenuhi atau melanggar salah satu ketentuan dalam UUP tersebut di atas, baik dengan sengaja karena terpaksa maupun tidak sengaja karena ketidaktahuannya. Perkawinan yang demikian ini menurut UUP dapat tidak sah dan/atau dapat dibatalkan. Status perkawinan yang demikian ini dapat menyebabkan adanya perbedaan status atau kedudukan anak yang dilahirkan. Keadaan demikian ini dapat merugikan si anak.

Actions (login required)

View Item