M U Z A M I L, 038712497 (2013) TINJAUAN YURIDIS TENTANG SEWA MENYEWA BEKAS TANAH BENGKOK DI KABUPATEN GRESIK SETELAH U.U. No. 5 th. 1979 DAN PERMENDAGRI No. 1 th. 1982. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2013-muzamil-29875-5.abstrak.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 Per.1833_94 Muz t.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Sebagaimana yang dapat diketahui bahwa kondisi negara Indonesia sebagian besar penduduknya berada di pedesaan yang mata pencahariannya bercocok tanam (masyarakat agraris). Atas dasar itu tanah bagi masyarakat desa merupakan sumber penghasilan utama di samping sumber-sumber yang lainnya. Manusia sebagai subjek hukum terhadap tanah tersebut mempunyai bermacam hak, tergantung pada jenis yang melekat pada tanah tersebut. Tanah bengkok yang diberikan oleh pemerintah desa kepada kepala desa dan perangkat desa, sampal sekarang masih merupakan sumber penghasilan langsung bagi kepala desa dan perangkat desanya. Dalam hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982. Di mana tanah bengkok sudah ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusannya ditetapkan melalui anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa. Hal ini perlu mendapat perhatian, sebab masih banyak dijumpai diberbagai daerah, kepala desa dan perangkat desa menguasai bekas tanah bengkok dan menyewakan tanah bengkok tersebut kepada pihak lain, tanpa memperhatikan apakah hal itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Dengan demikian sangatlah penting untuk mengetahui penyebab kepala desa dan perangkat desanya menyewakan bekas tanah bengkok kepada pihak lain, berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mereka atas bekas tanah bengkok tersebut, sehingga dapat diselesaikannya atas resiko yang timbul dalam menyewakan bekas tanah bengkok.

Actions (login required)

View Item