HERI SAMSURI, 038712621 (2013) PERLINDUNGAN KHUSUS BAGI PEKERJA WANITA (SUATU STUDI BERDASARKAN DATA DI PT FILTRONA INDONESIA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) FULLTEXT-5.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Berhasilnya gerakan emansipasi wanita dalam menentukan persamaan hak antara pria dan wanita telah membawa pengaruh yang besar dalam mengisi kesempatan kerja yang ada dan dalam hal kebijaksanaan tentang ketenagakerjaan di Indonesia. Bidang-bidang pekerjaan yang semula didominasi pekerja pria sekarang sudah diisi pekerja wanita. Hal ini didukung oleh peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pasal 27 ayat 2 UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa antara suami dan istri mempunyai hak yang sama untuk melakukan perbuatan hukum. Ini berarti ketentuan pasal 1330 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pihak wanita tidak cakap melakukan perjanjian kerja sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hak wanita dewasa ini, hanya saja untuk pelaksanaannya, dalam hubungan kerja, mereka tetap terikat dengan ketentuan-ketentuan ketenagakerjaan/perburuhan. Dalam hal pemerataan kesempatan kerja di Indonesia antara pria dan wanita sudah seimbang, demikian pula dalam hal persamaan hak dan kewajiban. Hal tersebut dapat kita lihat dari banyaknya pekerja wanita yang bekerja di perusahaan-perusahaan, bahkan tidak jarang pada perusahaan-perusahaan yang memerlukan ketekunan dan kehati-hatian serta keluwesan jumlah pekerja wanitanya lebih banyak daripada jumlah pekerja pria, seperti pada perusahaan tekstil, perusahaan/industri elektronika, industri pengalengan makanan. Pendayagunaan tenaga kerja dalam kaitannya dengan Hubungan Industrial Pancasila dikenal asas partnership (kerjasama). Sejalan dengan itu pendayagunaan pekerja/buruh wanita harus diselaraskan dengan asas tersebut. Selanjutnya agar dapat tercipta suatu hubungan kerja yang selaras dengan asas partnership tersebut di atas buruh perlu dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pengusaha sebaliknya pengusaha perlu pula dilindungi dari tuntutan buruh yang tidak masuk akal.

Actions (login required)

View Item