HADI, CHRISMAN, NIM. 038612425 (2013) POLA PENDEKATAN KEAMANAN DALAM PENANGANAN KONFLIK PERBURUHAN : TINJAUAN YURIDIS POLITIS TERHADAP KEPUTUSAN BAKORSTANAS NOMOR : Kep/02/Stanas /XII/1990(CONTOH KASUS PHK MASSAL PT. CPS PORONG). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK KKB KK-2 Per.1880_94 Had p.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) KKB KK-2 Per.1880_94 Had p.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Seiring dengan kebijakan ’pembangunan’ Orde Baru, target pertumbuhan ekonomi mencoba dipacu dengan membuka peluang investasi seluas-luasnya bagi pengusaha swasta nasional pun juga asing. Kebijakan pembangunan dalam era modernisasi pasca Gestapu PKI tersebut membutuhkan iklim yang sehat demi investasi. Perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, yang dimiliki oleh penanam modal asing pun juga swasta nasional yang bekerja di Indonesia atas undangan pemerintah untuk berusaha di negara kita, ada trade off-nya, yakni pemerintah harus menjamin keamanan berusaha. Dalam kategori keamanan berusaha itu adalah adanya suatu serikat buruh dan buruh yang tidak agresif di dalam mengajukan tuntutan-tuntutan. Di kalangan aparat keamanan masih ada trauma yang kuat sebagai akibat peristiwa sebelum Gestapu PKI dimana gerakan buruh yang agresif sering melakukan pemogokan. Seringnya terjadi pemogokan pada waktu itu, menimbulkan gambaran dalam aparat keamanan bahwa mogok adalah mengganggu keamanan termasuk keamanan berusaha para pengusaha. Di dalam konteks tersebut di atas maka Bakorstanas mengeluarkan Petunjuk Teknis berupa Keputusan Bakorstanas Nomor : Kep/02/Stanas/XI I/1990 tentang Pedoman PenangguIanan Kasus Hubungan Industrial, sedang masalah perburuhan pada hakekatnya adalah masalah perdata, sengketa antara dua kelompok yang memiliki interest berbeda. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah konflik perburuhan yang notabene masalah perdata biasa tersebut perlu diselesaikan dengan pendekatan keamanan? Berangkat dari hal tersebut maka diperlukan suatu penelitian mengenai eksistensi dan implementasi dari Keputusan Bakorstanas tersebut. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif anaiistis, yaitu metode atau cara penulisan yang memiliki ciri sebagai berikut : 1. Memusatkan pada masa1ah-masa1 ah yang ada pada masa sekarang, pada masa1ah-masalah yang aktual. 2. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. Juga disertai dengan pendekatan yuridis politis,yaitu, meletakkan data-data yang terkumpul dalam bingkai analisis di dalam konteks yuridis politis yang me 1ingkupinya. Ada pun bingkai teoritik yang dipergunakan, berangkat dari tesis hukum yang diajukan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick, yaitu teori hukum responsif (responsive law). Di sini hukum dipahami sebagai fasilitator dari respon terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial dan aspirasi-aspirasi sosial, dalam hal ini kebutuhan sosial dan aspirasi sosial buruh. Kemudian yang menjadi masalah dari penelitian tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut : a. Konflik perburuhan pada hakekatnya adalah masalah perdata biasa. Dalam kaitan ini, apakah pemberla- „ kuan pola pendekatan keamanan dalam penanganan masalah perburuhan sudah tepat? b. Apakah Surat Keputusan Bakorstanas Nomor : Kep/02/Stanas/XII/1990 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Hubungan Industrial, merupakan kebutuhan hukum bagi buruh atau hanya sekedar legitimasi bagi aparat keamanan di dalam menangani konflik perburuhan? Dengan penelitian ini, paling tidak, dapat memberi gambaran tentang manifestasi dan implementasi dari pendekatan kemanan terhadap penanganan konflik perburuhan sebagai suatu pola tindakan di dalam peta politik perburuhan di Indonesia. Dari hasil penelitian terdapat bukti tidak relevannya posisi dan eksistensi Keputusan Bakorstanas Nomor : Kep/02/Stanas/XII/1990, di dalam peta yuridis politis Republik Ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah, bahwa Keputusan Nomor : Kep/02/Stanas/XII/1990 -- sebagai manifestasi dari pendekatan keamanan, ditinjau dari segi yuridis politis dan filosofi Hubungan Industrial Pancasila adalah tidak layak diberlakukan. Sebab surat keputusan tersebut pada tataran ipso facto cenderung hanya menjadi sekadar alat legitimasi bagi aparat keamanan untuk ikut campur terlalu jauh di dalam menangani konflik perburuhan. Karena itu diperlukan political will dari pemerintah Orde Baru untuk tidak memberlakukan pola pendekatan keamanan di dalam menyelesaikan kasus hubungan industrial.

Actions (login required)

View Item