Rully Hety Wiyoto, 040123693 E (2005) IMPLEMENTASI PSAK 46 TERHADAP HASIL AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN KOMERSLAL PADA PT "X" DI SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-wiyotorull-5838-a34505-k.pdf Download (322kB) | Preview
Preview	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-wiyotorull-5838-a34505.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan manifestasi dari penerapan Self Assesment System dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia. Salah satu bentuk dari fungsi pengawasan tersebut adalah pelaksanaan audit pajak yang dilaksanakan oleh auditor-auditor pajak yang berada dalam Unit Pelaksanaan Pemeriksa Pajak (UPPP) untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam mengantisipasi, pemeriksaan pajak (Tax Audit) yang digunakan untuk mengetahui besarnya pajak penghasilan terutang, maka laporan keuangan komersial. Yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (Unqualified Opinion) hendaknya dilakukan sesuai Undang-undang Perpajakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Setelah dilakukan analisa atas permasalahan yang ada antara laporan yang disajikan PT "X" Surabaya yang telah diaudit oleh akuntan publik, Penilaian yang diberikan oleh Akuntan Publik, khususnya penilaian wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan yang telah diaudit tidak menjamin kebenaran atas posisi keuangan perusahaan di mata fiskus. Disebabkan perbedaan dasar penyajian laporan keuangan, dimana laporan keuangan komersial didasarkan atas Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 46 tentang Akuntansi atas Pajak Penghasilan yang telah disahkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dan diaudit didasarkan atas Standar Profesional Akuntan Publik, sedangkan pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan menghendaki laporan keuangan fiskal yang didasarkan atas Undang-undang Perpajakan dalam menentukan besarnya pajak terutang khususnya Badan. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dapat mengantisipasi adanya pemeriksaan pajak (Tax Audit) di dalam penentuan besarnya pajak terutang, sehingga laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, termasuk kepada pihak pajak.

Actions (login required)

View Item