Aktieva Tri Tjitrawati and Jani Purnawanty (2007) Perkembangan Pengaturan Dan Praktik Reservasi Perjanjian Internasional Pasca Perang Dingin Dan Implikasinya Bagi Kebijakan Dan Praktik Reservasi Di Indonesia. Laporan Penelitian. UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA. (Unpublished)

Text (FULLTEXT) KKB KK-2 LP.06-09 Tji p.pdf Download (3MB)

Abstract

Penelitlan inl hendak menelaah perkembangan pengaturan tentang reservasi pada regim Hukum Internasional setelah Perang Dlngin berakhlr dan menelaah praktlk Pemerlntah Negara Republik Indonesia dalam mengadaptasikan dan mengembangkan ketentuan reservaslnya sejalan dengan terdapatnya perkembangan pengaturan tentang reservasl pada regim Hukum Internaslonal setelah Perang Dlngln berakhir. Penelitian Inl ditujukan untuk mengldentifikasi perkembangan pengaturan reservasi dalam regim Hukum Internasionaf setelah Perang Dingin berakhir, mengidentifikasi kebijakan, praktlk pembuatan, serta aplikasl PI setelah Perang Dingin berakhlr yang dlkembangkan oleh Pemerintah Indonesia, menganallsa peran dan kontribusi yang diberikan oleh Mahkamah Internasional dan organisasiorganisasi internasional sebagal fasilitator pembuatan beberapa PI dalam melengkapi ketentuan reservasl PI, dan menganallsa kontribusi Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan praktlk reservasi PI. Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang ditujukan untuk menggali serta menemukan aspek-aspek yurldis dari obyek yang diteliti dengan mendasarkan dlri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan obyek penelitian. Obyek penelitian pada penelitian ini adalah kebijakan reservasi yang dijalankan oleh masyarakat internasional pasca Perang Dingin dall praktik reservasi yang dikembangkan oleh Pemerlntah Indonesia. Sedangkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar guna mengevaluasi obyek penelitian adalah Konvensi Wina 1969, UU Perjanjian Internasional, serta pendapat-pendapat para ahli Hukum Internaslonal. Dari penelitlan Inl diketahul bahwa terdapat perkembangan pengaturan tentang reservasi pada regim Hukum Internasional setelah Perang Dingin berakhir, yaltu berupa semakin lengkapnya pengaturan-pengaturan tentang teknis operaslonal reservasi. Kelengkapan pengaturan tersebut sejatinya telah diatur dalam Konvensl Wina 1969, akan tetapl menjadi leblh konkrlt dan tegas pengaturannya melalul praktlk-praktlk negara yang melakukan reservasl. Putusan-putusan Mahkamah Internaslonal berkenaan dengan sengketa antar negara berkenaan dengan reservasl juga memberlkan penegasan dan kelengkapan dalam pengaturan reservasi. Intensltas reservasl menlngkat setelah Perang Dlngin berakhir karena dengan berakhirnya domlnasi politlk Timur dan Barat menjadlkan negara-negara leblh leluasa mengekspresikan kepentingan polltik dan hukumnya dengan memanfaatkan mekanlsme reservasl. Pemerintah Negara Republik Indonesia mengadaptaslkan dan mengembangkan ketentuan reservaslnya sejalan dengan terdapatnya perkembangan pengaturan tentang reservasl pada regim Hukum Internasional setelah Perang Dingin berakhir. Hal Inl dlbuktlkan dengan diabsorbsikannya substansi Konvensi Wina 1969 dalam UU Perjanjian Internasional. Saran yang dapat disampaikan berdasarkan penelitian ini adalah meskipun pranata hukum tentang reservasl telah demlklan lengkap, akan tetapl setiap peristiwa reservasl selalu menimbulkan persoalan berkenaan dengan keberlakuan PI yang direservasi dan hubungan hukum antara para pihak. Untuk itu, kerumitan yang muncul akibat reservasi ini dapat dihindari manakala negara-negara peserta PI tidak memanfaatkan mekanisme reservasl untuk maksud-maksud subyektif dan personal. Pemerintah Negara Republlk Indonesia hendaknya tidak mengembangkan praktik reservasi, mengingat hal tersebut akan berimbas negatif pada citra negara. Keikutsertaan pad a suatu PI dlupayakan total dan tanpa reserve. Terleblh keikutsertaan negara pada suatu PI itu menlmbulkan kewajiban finanslal. Untuk itu, efektlfltas dan manfaat lebih luas atas kelkutsertaan negara pada suatu PI hendaknya lebih dikedepankan dan dlmaksimalkan dengan seminimal mungkin melakukan reservasi.

Actions (login required)

View Item