Mohammad Romadoni, 030315829 (2008) STATUS DAN AKIBAT HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-romadonimo-8058-abstrak.pdf Download (329kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-romadonimo-7844-fh84_08-s.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan uraian yang telah disajikan pada bab-bab sebelumnya, maka dengan mengacu pada permasalahan yang ada, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan : a. Dalam hukum Islam, terdapat dua pandangan mengenai perkawinan beda agama. Pandangan pertama menyatakan bahwa perkawinan beda agama dengan golongan musyrik dilarang ( haram ). Pandangan kedua, perkawinan beda agama adalah halal hal ini didasarkan pada Surat Al-Maidah ayat 5 yang menyatakan bahwa laki-laki Muslim boleh mengawini wanita non Muslim, tapi tidak berlaku sebaliknya. b. Dalam penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga tidak mengatur adanya perkawinan beda agama, selanjutnya pada pasal 2 ayat 1 disampaikan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing¬masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum agama merupakan landasan filosofis dan landasan hukum yang merupakan persyaratan mutlak dalam menentukan keabsahan perkawinan. Oleh karena dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dimungkinkan adanya perkawinan beda agama, karena pada masing-masing agama telah ada ketentuan hukum yang mengikat kepada mereka dan mengandung perbedaan yang prinsip serta tidak mungkin untuk dipersatukan.

Actions (login required)

View Item