Koesrianti, - and Puspitawati, - and Tri Andjanvati, - (2018) Reformasi Struktur Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Kor'erasi (UMKMK) Yang Berkeadilan Bagi Peningkatan Daya Saing Dalam Era Liberalisasi. Laporan Penelitian. FAKULTAS HUKUM. (Unpublished)

Text (LAPORAN PENELITIAN) 2022_03_18_08_47_54.pdf Download (8MB)

Abstract

Ringkasan Perekonomian nasional Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstemal atau internasional karena adanya unsur ketergantungan (interdependence) dan keterhubungan (interconnected) negara-negara di dunia pada era globalisasi saat ini. Saat ini merupakan era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang merupakan kesepakatan kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN yang sudah dideklarasikan pertamakali di Bali pada 2003. MEA akhirnya terbentuk secara formal tahun 2015. Tujuan MEA salah satunya yaitu mewujudkan suatu pasar tunggal dan basis produksi di kawasan Asia Tenggara. MEA merupakan salah satu pilar dari Masyarakat ASEAN. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata (pilar 3 MEA) maka ASEAN ingin meningkatkan peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UM1CM) di negara-negara ASEAN sehingga hal ini akan dapat memperkecil `gap' tingkat ekonomi dari negara-negara anggota ASEAN dan memacu roda ekonomi nasional. Penggerak roda ekonomi nasional pada umumnya adalah perusahaan-perusahaan produksi dan distribusi barang yang berbentuk perusahaan besar (large enterprise) dan UMKM. Dari keseluruhan jumlah perusahaan sebagai pelaku ekonomi nasional, diperoleh data-data sebagai berikut: Jumlah unit usaha di ASEAN 96% bcrbentuk UMKM. UMKM merupakan penyumbang anggaran belanja negara-negara ASEAN (antara 30% dan 57%) dan menciptakan lapangan kerja di negara-negara anggota ASEAN (antara 51,7% dan 97,2%) tapi kontribusi pada ekspor hanya 10%-29%. Di Indonesia UMKM jumlahnya sebesar 99,8% unit usaha yang kontribusi pada PDB nasiona! sebesar 57% dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja domestik. Kontribusinya UMKM yang sangat besar pada penghasilan negara dan lapangan kerja, pemberdayaan angkatan kerja dan wanita dengan keberadaan mereka yang tersebar di seluruh pelosok negeri, terutama di desa-desa. Peningkatan UMKM dan keberadaannya sangat penting untuk mencapai tujuan jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus memperkeeil kesenjangan yang ada di antara negara-negara ASEAN. Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa UMKM dan Koperasi pada umumnya lemah dalam hal peningkatan kapasitas, akses modal pendanaan altematif, akses teknologi, akses pasar global, dan integrasi mata rantai regional dan global, Global Value Chain (GVC) serta rendahnya semangat kewirausahaan dan kemampuan manajerial. UMKM juga tidak mempunyai kemampuan organisasi ekonomi modern, karena rata-rata UMICv1K. masih menggunakan struktur administrasi konvensional. Salah satu comoh, di tingkat nasional UMKM yang menggunakan IT dalam pengelolaan organisasinya hanya 30-40% dari jumlah 56,5 juta unit usaha UMICA4 (BI, 2016) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMICM, menyatakan bahwa pemberdayaan UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga rrtampu mcningkatican kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Selanjutnya UM1CM bertujuan menumbuhkan dan mengembangican usabanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dalam UU ini diatur tentang kemitraan yang dilak.sanakan dengan pola: inti-plasma;subkontrak; waralaba; perdagangan umum; distribusi dan keagenan; dan bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasii, kerjasama operasional, usaha patungan (point venture), dan penyumberluaran (outsourching). Pemerintah juga telah mengeluarkan Paket Kebijakaan Ekonomi yang langsung rnaupun tidak Iangsung mengatur pembinaan UMKM, penerapannya masih perlu dilihat karena baru diterbitkan. Untuk memperbaiki dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif di Indonesia, maka sejak September 2015 sampai awal Scptember 2017, pemerintah telah mengcluarkan 16 Paket Kebijakan Ekonomi.2 Paket Kebijakan Ekonomi 3C11 berisi 10 poin paket kebijakan yang didasarkan pada standar Bank Dunia. Inti dari Paket ini ada1ah untuk memberikan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia, dan bagi UMICM. Tujuan dari Paket ini untuk menjadikan peringkat ease of doing business Indonesia dari saat ini di peringkat 109 dari 189 negara menjadi peringkat 40. Sedangkan Paket XI atau paket sebelumnya berisi 4 poin besar yang berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang berorientasi ekspor dan dana investasi real estate. Dan poin mengenai prosedur waktu sandar dan inap barang di pelabuhan (thitelling time) serta pengembangan industri farrnasi dan alat kesehatan. Terdapat dua kebijakan pemerintah yaitu tahap pertama persiapan pembentukan satuan tugas (satgas). Tahap kedua berupa reformasi peraturan perijinan bcrusaha dan penerapan sistim perijinan berusaha terintegrasi (single submission). Pemerintah pada intinya mengatur penyerdehanaan pengaturan perijinan berusaha melalui penerbitan peraturan pengganti (baru) termasuk perda, mengevaluasi seluruh dasar hukum pelaksanaan proses perijinan berusaha yang berlaku pada saat itu terrnasuk UMKM. Pakct 15 misalnya memuat kebijakan peningkatan peran dan skala bcrusaha yang menribetikan peluang bisnis bagi angkutan dan asuransi nasional,

Actions (login required)

View Item