SINAR AJU WULANDAIU and SRI HANDAYANI and MOERDIATI LISMAN ISKANDAR (2000) ASPEK ADMlNISTRATIF PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP IKLAN MENYESATKAN DI KOTAMADYA SURABAYA. Laporan Penelitian. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Text (KKB 343.598.207.1 ASP) KKB 343.598.207.1 ASP.pdf Download (2MB)

Abstract

Praktek Perdagangan dalam dunia usaha selalu rnemunculkan kemungkinan distorsi dan para pelakunya. Praktek perdagangan seperti promosi yang berlcbihan guna menimbulkan pencitraan atas produk barangl jasa untuk rnenarik minat pembeli atau konsumen merupakan keniseayaan yang hampir dapat dipastikan sclalu ada dalam sctiap jenis l!saha. Tidak mengherankan apabila pengusaha menempatkan iklan scbagai priontac; dan variable penring dalam memperkuat pasar. Oleh karena;tu, sebugai bagian dari missi pcneitraan, iklan tak sekedar dibuat untuk menjelaskan performa produk, mlmun dikemas dalam tampilan artistik yang menarik, sehingga mampu memiknt Olinat masyarakat untuk membelinya. Masalahnya terkadang pengusaha terlampau me.nekankan aspek pencitraan sehingga memaksakan adverti:ing datam tampilan berbeda, melebihi kualitas asli dan persediaan prodllk yang dipasarkan. Dalam praktek sering ditemllkan iklan menyimpang, seperti opini yang berlebihan, tak proporsional dan tal= benar yang seeara llrnllm mengandung unsur penge!abuan informasi pada konsumen . Dalam banyak kasus di Surabaya, iklan yang bersifat puffery (berlebihan), dan misleading (menyesatkan) yang seeara umum memberiknn informasi tentang barang seolah-ollah telah memenuhi standar mutu tertentu, dalam keadaan baik, ready stock atau tanpa efek samping bagi penggunanya, seringkali berbeda dengan kenyataan, Banyak produk barang atau ~rumahan yang temyata tidak memenuhi kual itas sebagaimana yang dipromosikan. '. Kasus iklan lnenyesatkan yang merugikan konsnmen ini tidak. mendapatkan penanganan hulmm s~cara memadai karen a tiadanya penegakan hukum dan lemahnya fungsi pengawasan atas reklame yang beredar di Kodya SUH:tbaya akibal icelemahan normatif dad peraturan daerah yang berkaitan. Apalagi pengadilan, sebagai institus; yang diharapkan mampu mengatasinya dengan langkah penciptaan hllkum dalam ballyak kasus seperti halnya kasus dj Tangerang (vide PN Tangerang No. 30/Pid.BI1990/PNrrNG, I Agustus 1990) cenderung menganggap penyesatan iklan sebagai tchnik yang waja.r dalam promosi dan pelabelan, hanya m~ngkualifikasi ketidakcocokan kualitas produk ini sebagai delik kelalaian biasa dengan hukuman percobaan bagi pelakunya. Konstalasi ini menuluukkan urgensi pertuasan penormatifan iklall menyesCl.tkan dan penyiapan insrrumen kelembagaan administratif, dalam mengadakan perlindungall konsumen terhadap iklan menyesatkan baik secara preventifmaupun repre~if. Berdasarkan pada uraian di atas, maka ada permasatahan yang patul dikaji, yakm l. bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah (pemkoi.) Surabaya dalam melindung! konsumen dari iklan (reklame) menyesatkan ? ' 2. bagaimana peran kelembagaan dari BPSK dalam menjalankan fungsi perlindungan konsumen dari prak1ek iklan menyesatkan menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 ? Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi dan mengidentifikasi belltukbentuk iklan menyesatkan dalam promosi perdagangan barang atau jasa di berba.gai media di Kotamadya Surabaya. Dengan memahami pola iklan dan promosi ini, diharapkan ada pola antisipasi normatif dengan perundang-unda!\gan yang memberi landa~n instrumen pengawasan berdasarkan kewenangan administratif yang dimiliki pemerintah khususnya pemerintah Kotamadya Surabaya .. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisa deskriptif. Pol:! iklan terhadap konsumen di Surabaya dijadikan kajian mengingat posisi strategis Surabaya sebagai pusat transaksi bisnis pelaku usaha besar (t;h Indonesia Timur) dengan keragaman karal-ter konsumen. Sebagaimana ciri panel!tian hukum nomlatif. bahan hul-um yang dipakai adalah bahan hulmm primer dan s~kunder. Bahan hukum primer berupa inventarisasi dan sistimatisasi peraturan perundang••undangan di tingkat pusat atau dan Kotamadya Surabaya yang berkaitan dengan masalah periklanan dan perlindungan konsumen. Bahan hukum sekunder meliputi bahan kepustaka.oln dan data lapangan. Bahan kepustakaan berasal dari buku-buku, makalah dan hasil penelitian terdahulu di BPl-lN dan Mahkamah Agung serta publikasi ilmiah, sedangkan data lapangan didapat dari inventarisasi bentuk iklan yang tergolong menyesatkan yang dipromosikan melalui banyak media di Surabaya. Bahan hukum sekunder yang terkumpul dianalisa UDtuk mencari karakteristik iklan yang tergolong menyesatkan dan diperlukan untuk mendukung analisa normatif terhadap bahan hukum primer, sehinggga akan didapat suatu antisipasi nlJrmatif dan kelembagaan pengawasan administratif dari pemerintah Kotamadya Surabaya. Sebagai kesimpulan dapat dikemukakan bahw'd Pemda Surabya tidak memiliki tandasan hukl.lm untuk melaktlkan perlindungan preventif dan represif untuk turut mengawasi materi iklan yang bersifat menyesatkan karena Perda }ang mcngatur ten tang pemasangan iklan hanya membatasi ruang lingkup pengawasan pada segi formal (bentukltata Ictak) yang berk:.litan dengan estetika dan segi. substansi yang hanya terkait dengan erika sosial masyarakat. Perda ini tidak dapat dijadikan dasar Ilegitimasi untuk memberdayakan Pemda dalam meningkatkan perananaya melinc!ungi konsumen. Untuk itu, pd'tH.ndungan hukum atas iklan meJ1yesatkan di Surabaya tunduk pada perlindungan hukum 'a~lam hukum positif khususnya da!ilm UU Nomor 8 tahun 1999 fentang Perlilldungan Konsumen, dimana kewenangan untuk melaksanakannya diberikan pada Hadan Penyelesaian 'Sengketa Konsumen (BPSK), namun dari berdasarkan hukum administrasi., yang menekankan kewenangan menjatuhkan sanksi dan mengawasi suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), kewenangan BPSK dalam menjatuhkan sanksi berupa ganti rugi tiadak dapat menghentikan perilaku iklan meuycsatkan kareana tida'k diseratai/diikuti dengan sanksi penghentian adan atau pencnbutan ijin usaha. Ketiadaan kewenangan dan BPSK datam membelikan sajlksi ini berimplikasi sulitnya perlindungan hukum bagi konsumen atas iklan menyesatk&n karena pelaksanaan sank~i tersebut ridak berdampak pada penghentian pr~ktek !klan menyesatkan di Sarabaya.

Actions (login required)

View Item