Ardhiyoga Drihananto, 030315820 (2008) PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN PERSENGKONGKOLAN TENDER OLEH PANITIA TENDER (PEJABAT PEMERINTAH). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-drihananto-8257-abstrak.pdf Download (360kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-drihananto-8064-fh257_0-p.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, berikut ini beberapa hal yang dapat dijadikan suatu kesimpulan : Bahwa ketentuan mengenai sanksi yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tersebut seluruhnya ditujukan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang, dan ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang tidak adil. Ketidak adilan tersebut nampak dalam Undang¬undang No. 5 Tahun 1999 yang hanya mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar dan tidak memberikan kewenangan bagi KPPU untuk menjatuhkan sanksi bagi pejabat pemerintah (panitia tender). Sanksi bagi pejabat pemerintah yang belum diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 merupakan hambatan substansif KPPU dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-undang No. 5 Tahun 1999. Padahal dalam banyak kasus/perkara yang berhasil ditangani KPPU keterlibatan pejabat pemerintah atau intervensi pemerintah seringkali menyebabkan praktek anti persaingan yang sehat. KPPU hanya dapat menyerahkan persoalan keterlibatan pejabat pemerintah tersebut kepada atasan langsung pejabat pemerintah tersebut. Bahwa sudah sangat jelas persekongkolan tender adalah perbuatan anti persaingan yang membuat struktur pasar persaingan sempurna/sehat (perfectly competitive market ) semakin jauh dalam angan-angan belaka. Semua itu terjadi dikarenakan "wabah" yang sangat sulit untuk diberantas di negeri ini, yaitu KKNL.Kolusi,Korupsi dan Nepotisme seakan sudah meracum nadi pemerintahan di negeri ini yang menjadi akar dari bocornya efesiensi APBN, Barrier to entry bagi pelaku usaha, dan yang paling berbahaya adalah Krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Actions (login required)

View Item