Nurhayati Ulfia, 030415998 (2008) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-ulfianurha-9036-abstrak.pdf Download (340kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-ulfianurha-8161-fh283_0-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Perlindungan hukum terhadap saksi telah banyak diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia, misalnya diatur dalam KUHAP, UU Pengadilan HAM, UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Perlindungan hukum terhadap saksi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai Lex Specialis dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi. Dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, saksi dan pelapor tindak pidana memperoleh perlindungan yang sama sedangkan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan pelapor (termasuk saksi dan pelapor tindak pidana korupsi) tidak memperoleh perlindungan yang sama karena pengertian dan hak saksi tidak sama dengan pelapor dalam Undang-undang tersebut. Perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum diberikan mulai pada proses penyelidikan hingga berakhimya pemeriksaan tindak pidana korupsi, akan tetapi perlindungannya belum optimal karena belum ada lembaga khusus yang berwenang memberikan perlindungan terhadap saksi tindak pidana korupsi. Dalam kenyataannya, saat ini telah ditetapkan anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban oleh DPR yang bertugas memberikan perlindungan kepada saksi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2006, akan tetapi belum disahkan oleh Presiden sehingga upaya perlindungan terhadap saksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dioptimalkan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, penghargaan bagi saksi (temasuk pelapor) yang membantu aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi juga belum dapat direalisasikan.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	FH 283/08 Ulf p
Uncontrolled Keywords:	PROTECTION-LAW AND LEGISLATION, CORRUPTION
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Nurhayati Ulfia, 030415998 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor NUR BASUKI MINARNO, Dr. S.H, M.Hum. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Deby Felnia
Date Deposited:	16 Dec 2008 12:00
Last Modified:	14 Jun 2017 16:13
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11519
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item