Ardhy Jayaputra, 030416101 (2008) PENAGIHAN PAJAK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANGGUNG JAWAB PAJAK. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-jayaputraa-9092-abstrak.pdf Download (347kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-jayaputraa-8175-fh288_0-p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penagihan Pajak merupakan hal yang begitu penting baik bagi penerimaan negara maupun bagi pendidikan tanggung jawab rakyat dalam bermasyarakat jika dijalankan dengan baik. Pelaksanaan penagihan seharusnya dapat dijalankan berdasarkan ketentuan yang jelas dan dapat digunakan sebagai pedoman, penagihan pajak itu sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP ). Penagihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan ketentuan yang harus dijalankan jika wajib pajak lalai atau menunggak dalam membayar pajak menurut pasal 20 Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ( KUP ) Mengingat penagihan pajak dengan surat paksa merupakan ketentuan yang sangat penting dan serius, maka penanganannya harus bersifat khusus, yang dimaksud dengan penanganan secara khusus adalah bahwa penanganan atas penagihan pajak dengan surat paksa tersebut harus dilakukan secara utuh dan menyeluruh serta perlu mendapat dukungan secara luas serta kerjasama dari semua elemen masyarakat yaitu wajib pajak dan seluruh aparat pemerintah. Upaya paksa dalam penagihan pajak dengan surat paksa adalah bukan suatu keadaan yang memaksa untuk dilakukan, jadi wajib pajak atau penanggung utang pajak sering kali tidak mendapat perlindungan hukum dari aparat pemerintah yang mempunyai kewenangan istemewa dalam pelaksanaannya. Kewenangan istimewa di sini adalah dapat mengambil keputusan secara sepihak, jadi jika tidak diperhatikan hati-hati dapat disalah gunakan dan dapat merugikan rakyat yang dalam hal ini adalah wajib pajak.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	FH 288/08 Jay p
Uncontrolled Keywords:	TAXATION-LAW AND LAGISLATION INCOME TAX
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4430-4675 Public finance
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM Ardhy Jayaputra, 030416101 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor RR. HERINI SITI AISYAH, S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Deby Felnia
Date Deposited:	17 Dec 2008 12:00
Last Modified:	28 Oct 2016 18:59
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11524
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item