I.B. Wirawan, - and Doddy Sumbodo Singgih, - and Gitadi Tegas S., - and Tuti Budi Rahayu, - (2009) Evaluasi Dampak Program Pengembangan Desa/Kelurahan Model Binaan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan di Propinsi Jawa Timur, Tahun Anggaran 2008. Laporan Penelitian. UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya.

Text (LAPORAN PENELITIAN) KKB LP. 20-10 Eva.pdf Download (11MB)

Abstract

Kemiskinan sudah sejak lama menjadi agenda permasalahan bagi negara-negara di dunia, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang. Seperti halnya negara berkembang lainnya, Indonesia meletakkan kemiskinan sebagai tujuan bagi pembangunan nasional. Semenjak kebijakan otonomi daerah diberlakukan di Indonesia pada awal tahun 2001 Jalu yaitu Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah telah memiliki kewenangan lebih luas untuk mengendalikan pembangunan di daerahnya masing-masing. Pendekatan pembangunan yang dipakai kemudian. berubah, yang awalnya meletakkan masyarakat sebagai obyek. pembangunan sekarang berubah menjadi subjek sekaligus obyek dari pembangunan. Untuk itu, berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi, yaitu kebijakan pengentasan kemiskinan yang memberikan kepercayaan kepada masyarakat, yaitu kepada keluarga dan kelompok masyarakat miskin, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat luas. Sebagai salah satu propinsi terpadat di Indonesia, Propinsi Jawa Tunur juga tidak luput dari permasalahan kemiskinan. Mengapa permasalahan kemiskinan ini seakan demikian sulit menemukan jalan keluar, padahal Pemerintah baik Pusat maupun daerah sudah sangat gencar mengeluarkan berbagai program untuk pengentasan kemiskinan. Beberapa program pengentasan kemiskinan yang telah dilakukan baik Pemerintah Pusat maupun Daerah antara lain adalah: program bantuan Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin) dalam bidang pangan, Asuransi Kesehatan· Keluarga Miskin (Askeskin) dalam bidang kesehatan, Bantuan Langsung Tunai (BL T) untuk pengembangan usaha mikro, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam bidang pendidikan, Program Alesi Mengatasi Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (PAM DKB), Jaring Pengaman Ekonomi SosiaI (JPES), Program Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu-Taskin) dibidang usaha, manusia dan lingkungan hingga yang bam diluncurkan tabun 2007 laIu yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).

Actions (login required)

View Item