Rahmawati, 030516385 (2009) KEWAJIBAN NEGARA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2009-rahmawati-10703-abstrak.pdf Download (281kB)
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s1-2009-rahmawati-9842-fh.18109.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB) | Request a copy

Abstract

Berdasarkan Pembukaan Undang-undang dasar 1945 yang mengamanatkan bahwa negara berkewajiban melindungi seluruh warga negaranya dari ancanman kejahatan apapun. Indonesia yang memiliki populasi penduduk yang padat rawan penduduknya menjadi korban perdagangan orang, untuk itu negara berkewajiban melakukan pemberantasan dan pencegahan terjadinya perdagangan orang. Dalam hal ini selain Indonesia memiliki Undang-undang PTPPO, indonesia juga harus melakukan tindakan-tindakan yang dapat mendukung Undang-undang tersebut berlaku secara efektif seperti menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, membentuk gugus tugas penghapusan perdagangan orang pada tingkat daerah, dan membangun RPK di tiap kantor Polisi. Peran serta masyarakat dalam upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang sangat diperlukan, karena tanpa adanya laporan dari masyarakat tidak mungkin kasus perdagangan orang dapat terungkap. Oleh sebab itu dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang PTPPO, masyarakat jadi sadar dan ikut berperan serta dalam mencegah perdagangan orang

Actions (login required)

View Item