ARIEF JUNIARTO, 030111080U (2006) PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERKAITAN DENGAN SURAT KENAIKAN PANGKAT DI PEMERINTAH KOTA BATU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-juniartoar-2246-fh2190-k.pdf Download (278kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-juniartoar-2246-fh219_06.pdf Download (2MB)

Abstract

Peraturan Pemerintah no. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil, mengklasifikasikan bentuk-bentuk pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil , beserta penjatuhan hukuman disiplin yang bersifat ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Pejabat yang berwenang menghukum dapat memperluas dan mempersempit pengertian berbagai kewajiban dan larangan tersebut. Salah satu yang bisa diketahui adalah tidak adanya ukuran maksimal terhadap suatu pelanggaran.Walaupun wujud pelanggaran sama, tetapi faktor-faktor yang mendorong untuk melakukan pelanggaran disiplin tersebut berbeda, maka jenis hukuman disiplin yang akan dijatuhkan pun berbeda juga. Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam upayanya menegakkan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya tidak prosedural, mendapat perhatian publik luas, sehingga langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan harus menjadi perhatian khusus dan bersifat hati-hati agar dalam penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin benar-benar dapat diterima oleh rasa keadilan. Peraturan Pemerintah no. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Pegawai Negeri Sipil, belum memberikan penjelasan yang rinci dan tegas mengenai ukuran maksimal penjatuhan hukuman disiplin terhadap suatu pelanggaran. Oleh karena itu hendaknya Peraturan Pemerintah no. 30 tahun 1980 ini segera direvisi karena sudah tidak relevan lagi di masa kini. Terutama mengenai penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melanggar disiplin Pegawai Negeri dimana aturan tersebut belum tegas dan rinci sehingga pejabat yang berwenang menghukum bisa menjatuhkan hukuman disiplin atas dasar pertimbangannya. Hendaknya Pemerintah Kota Batu dan Pemerintah Propinsi Jawa Timur dalam melakukan pemeriksann pelanggaran disiplin yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu harus dengan cennat dan adil, sehingga masyarakat umum yang menjadikan Aparatur Negara (Pegawai Negeri Sipil) sebagai teladan, menjadi percaya lagi dan menghormati Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara yang sempurna unuk kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional di Republik Indonesia.

Actions (login required)

View Item