RIDJAL ALIFI RAMADHANI, 030010872U (2006) IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK DI DALAM RUMAH TANGGA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-ramadhanir-2248-fh2210-k.pdf Download (310kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-ramadhanir-2248-fh221_06.pdf Download (2MB) |
Abstract
Pekerja anak dalam rumah tangga juga mempunyai hak yang sama dengan anak-anak yang lain (baik itu hak untuk mendapat penghidupan yang layak, hak untuk menikmati masa kecil dengan senang-senang, hak untuk istirahat maupun hak untuk mendapatkan pendidikan). Hal ini dikarenakan pekerja anak tersebut pada dasarnya masih seorang anak yang belum boleh bekerja tetapi terpaksa bekerja dengan berbagai macam alasan kondisi dan situasi. Pekerja anak sendiri juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari seluruh pihak, adapun para pihak yang dapat mengajukan perlindungan adalah pihak keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan ataupun pembimbing rohani dengan catatan ada persetujuan dari korban itu sendiri atau jika korban dalam keadaan tertentu maka pengajuan perlindungan dapat diajukan tanpa harus mendapat persetujuan korban, surat perintah perlindungan yang diajukan dapat ditambahkan beberapa poin selain dari poin inti. Negara dan masyarakat harus ikut andil dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja anak baik itu melalui perseorangan, lembaga swadaya masyarakat ataupun lembaga pendidikan dan keagamaan. Bentuk perlindungan adalah: merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Selain itu negara, pemerintah dan masyarakat wajib untuk ikut serta menjaga pekerja anak dalam rumah tangga dari ancaman kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Perlu adanya satu aturan khusus (kesepakatan tertulis) tentang pembatasan jam kerja antara pekerja anak dengan majikan sehingga jika ada penyimpangan maka pekerja anak tersebut dapat menuntut haknya, selain itu juga harus ada serikat pekerja anak dalam rumah tangga sehingga keberadaan mereka diakui dan dilindungi sebagai salah satu bagian dari rumah tangga. Negara, pemerintah dan masyarakat lebih proaktif dalam membantu mengurangi kekerasan terhadap pekerja anak dalam rumah tangga, bentuk peran serta ini dapat dilakukan dengan lebih banyak memberikan penyuluhan terhadap keberadaan mereka dalam rumah tangga hanya sekedar membantu pekerjaan rumah tangga tidak lebih dari itu.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FH. 221/06 Ram i | ||||||
Uncontrolled Keywords: | CHILD CARE WORKERS � PROTECTION | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7120-7197 Persons > K7155-7197 Domestic relations. Family law > K7181-7197 Parent and child. Guardian and ward | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Nn Sheli Erlangga Putri | ||||||
Date Deposited: | 25 Sep 2006 12:00 | ||||||
Last Modified: | 14 Oct 2016 05:22 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11543 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |