GUSTI PRASETYA UTOMO, 030211485U (2006) IMPLEMENTASI KETENTUAN PASAL 86 UU NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA ( Studi Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Orang Tua atau Wali Pecandu Narkotika Yang Belum Cukup Umur ). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-utomogusti-2252-fh2240-k.pdf Download (300kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-utomogusti-2252-fh224_06.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Konsep pembuktian mengenai pertanggungjawaban pidana bagi orangtua / wali pecandu narkotika yang belum cukup umur harus bertitik tolak atas teori kesengajaan sebagai pengetahuan yang didalamnya dapat dimasukkan corak kesengajaan sebagai kepastian & kemungkinan. Hal ini disebabkan, di belahan bumi manapun tidak ada orangtua/ wali yang bermaksud secara tega menjerumuskan kedalam jurang kematian atau setidak-tidaknya penelantaran, sepanjang nurani dan nilai perikemanusiaan masih melekat pada diri orangtua / wali pecandu narkotika tersebut. Ada 6 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan ketentuan pasal 86 Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika yaitu terdiri atas : Dua faktor yuridis yaitu: 1. mengenai pengaruh interpretasi isi kaidah hukum, dari suatu perintah menjadi suatu kebutuhan atau faktor kelaziman pada delik kesengajaan yang didasarkan pada corak pengetahuan; 2. kewenangan diskresi dari pihak kepolisian yang senantiasa dituntut untuk menyelaraskan antara norma hokum dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Empat faktor sosiologis yaitu: 1. mengenai pengaruh dimensi perilaku orangtua yang permisif & menolak; 2. urutan kelahiran & identifikasi, dimana anak yang lahir belakangan lebih rentan bertindak menyimpang; 3. Struktur keluarga yang broken home maupun orang tua yang sibuk bekerja; 4. Persepsi masyarakat yang dipengaruhi oleh hukum adat dan beratnya ancaman sanksi hukum serta seberapa jauh peran sosialisasi mengenai pemahaman & fungsi aturan hukum. Ketentuan pasal 86 UU no.22 tahun 1997 adalah ketentuan yang dibuat sebagai bentuk perwujudan peran serta masyarakat (khusus dalam keluarga) dalam menekan jumlah terjadinya penyalahgunaan narkotika. Penempatan unsur kesengajaan dalam tindakan pelaporan harus diinterpretasi semua kalangan sebagai bentuk kesengajaan dengan corak pengetahuan. Hal ini berguna pada upaya sosisalisasi & perumusan aturan hukum tersebut dikemudian hari. Jamak dimengerti bahwa pengguna narkotika adalah korban bukan sebagai pelaku tindak pidana. Sehingga sangat masif terdengar jika ada tindakan pelaporan kepada pihak yang berwenang, karena sama saja dengan membuka aib keluarga itu sendiri. Oleh sebab itu pelaksanaan ketentuan Pasal 86 UU no.22 tahun 1997 belum dapat berlaku efektif. Pihak berwenangpun atas kewenangan diskresi menyadari atas konsekuensi yang dihadapi orangtua/ wali pecandu narkotika tersebut dan menganggap tindakan tidak melapor sebagai tindakan keterpaksaan, sepanjang orangtua tersebut tetap berupaya untuk bertindak bagi kepentingan perbaikan sosial dan mental fisik pada si anak.

Actions (login required)

View Item