Peran Tni·Al Dalam Mengamankan Pelaksanaan Alur Laut Kepulauan Indonesia Repository

Peran Tni·Al Dalam Mengamankan Pelaksanaan Alur Laut Kepulauan Indonesia

ENNY NARWATY, - and DINA SUNYOWATI, - (2001) Peran Tni·Al Dalam Mengamankan Pelaksanaan Alur Laut Kepulauan Indonesia. Laporan Penelitian. .. (Unpublished)

Text (FULL TEXT)
KKB 341 756 6 NAR P.pdf
Download (3MB)

Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

"Perjuangan Indonesia Guna Memperoleh Pengakuan Masyarakat Internasional Atas Konsep Negara Kepulauan Telah Berhasil Dicapai Dengan Diterima Dan Dicantumkannya Prinsip Negara Kepulauan Dalam United Nations Convention On The Law Of The Sea Tahun 1982 (Uncols 1982). Namun Demikian, Indonesia Juga Harus Mempertimbangkan Dan Mengakui Hak-Hak Negara Lain Untuk Melintas Di Perairan Kepulauan Indonesia, Khususnya Di Daerah-Daerah Yang Selama Ini Biasa Dipergunakan Untuk Pelayaran Intemasional. Konsesi Ini Diberikan Oleh Negara Kepulauan Dalam Bentuk Alur Laut Kepulauan Seperti Yang Tercantum Dalam Pasal 53 Unclos 1982. Untuk Memenuhl Ketentuan Tersebut, Indonesla Telah Mengusulkan Melalul Lnternatlonal Maritime Organization (Imo) Yang Berkedudukan Di London, Inggris, Alur-Alur Laut Kepulauan Di Indonesia Yang Terdiri Dari 3 (Tiga) Buah Alki Utara-Selatan, Yaitu Alki 1, Alki Ii Dan Alki Iii Yang Di Bagian Selatan Bercabang Tiga Menjadi Alki Iii-A, Iii-B Dan 11 I-C. Selanjutnya Ketiga Alki Tersebut Pada Bulan Mei 1998 Telah Mendapat Persetujuan Dari Imo Dan Seharusnya Sudah Dapat Diterapkan Enam Buian Setelah Mendapat Persetujuan Tersebut. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menambah Wawasan Tentang Hukum Laut Intemasional, Khususnya Pengimplementasian Unclos 1982, Meningkatkan Pengetahuan Tentang Alki, Terutama Setelah Diterima Secara Resmi Oleh Imo Dan Mengetahui Lebih Dekat Praktek Di Lapangan Yang Dilakukan Oleh Tni-Al Dalam Mengamankan Pelaksanaan Alki. Dari Segl Manfaatnya, Penelitian Ini Diharapkan Dapat Meningkatkan Pemahaman Tentang Hukum Laut Intemasional, Pengimplementaslannya Baik Secara Internasional Maupun Nasional, Khusunya Mengenai Pengamanan Pelaksanaan Alki Olah Tni-Al. Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas Maka Yang Menjadi Permasalahan Dalam Penelitian Ini Adalah : • Bagaimana Proses Terbentuknya Alur Laut Kepulauan Indonesia? • Bagalmana Peran Tni-Al Dalam Mengamankan Pelaksanaan Alur Laut Kepulauan Indonesia Tersebut? Penelitian Ini Dilakukan Dengan Pendekatan Yuridis Normatif Melalui Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Hak Dan Kewajiban Negara Kepulauan Di Perairan Kepulauannya. Bahan Hukum Primer Berupa Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaltan Dengan Hal Tersebut. Bahan Hukum Sekunder Berupa Buku-Buku Dan Pendapat Para Ahll Di Bidang Hukum Laut. Bahan Hukum Penunjang Berupa Wawancara Dengan Pihak Armada Indonesla Baglan Limur (Armatim). Bahan-Bahan Hukum Yang Ada Diinventarisasi Untuk Kemudian Dianalisis Secara Deskriptif Dengan Mengaitkan Pada Asas, Teori Dan Konsep Yang Berkaitan Dengan Kajian Penelltian Inl. Sebagai Kesimpulan Dapat Dijelaskan Bahwa Sejalan Dengan Telah Ditetapkannya Alki, Secara Khusus Indonesia Telah Sekall Lagi Menempatkan Konvensl Sebagal Salah Satu Sumber Hukum Internasional Yang Mempunyai Kepentingan Mendasar Bagi Pembangunan Hukum Dl Indonesla, Terutama Di Bldang Hukum Laut. Penetapan Tlga Alki Terutama Untuk Kepentingan Negara Lndonesia Sendiri, Tetapi Sampai Saat Ini Alki Tersebut Belum Dapat Berlaku Karena Belum Diundangkan Oleh Pemerintah Indonesia. Salah Satu Sebab Belum Diundangkan Karena Berubahnya Alk1 111-A Dan Iii-B Yang Melewati Perairan Timor Timur. Selama Alki Belum Ditetapkan Maka Kapal-Kapal Asing Yang Melakukan Lintas Alur Laut Kepulauan Akan Menggunakan Alur-Alur Yang Selama Ini Digunakan Untuk Pelayaran Internasional, Dimana Hal Tersebut Sangat Memberatkan Indonesia Dalam Hal Pengawasannya. Disamping Itu Juga Mekanisme Monitoring, Surveillance Dan Controlling Seperti Yang Disyaratkan Dalam Penetapan Imo Juga Belum Dapat Dipenuhl Oleh Pemerintah Lndonesia. Di Bidang Penegakan Hukum Juga Beium Ada Pengaturan Secara Menyeluruh Sehingga Sering Terjadi Kesalahpahaman Antara Tni-Al Dan Pol R1. Agart Alki Dapat Segera Beriaku, Maka Perlu Segera Diselesaikan Masaiah Alki Iii-A Dan 111-B Yang Melewati Perairan Timor Timur Dan Juga Agar Segera Dipersiapkan Mekanisme Monitoring, Surveillance Dan Controlling. Mengenal Penegakan Hukum, Agar Tidak Terjadi Perselislhan Antara Tn1-Al Dan Polr I Maka Perlu Adanya Koordinasi Dan Kerjasama Yang Baik Antara Kedua Instansl Tersebut. "

Item Type:

Monograph (Laporan Penelitian)

Additional Information:

KKB 341 756 6 NAR P

Uncontrolled Keywords:

PERAN TNI·AL, ALUR LAUT, KEPULAUAN INDONESIA

Subjects:

K Law
K Law > K Law (General)

Divisions:

03. Fakultas Hukum > Doktoral Ilmu Hukum

Creators: