ENNY NARWATI, - and LILIEK PUDJIASTTUTI, - (2002) Perlindungan Hukum Bagi Pertahanan Sipil Dan Perlindungan Masyarakat Menurut Hukum Humaniter Internasional. Laporan Penelitian. .. (Unpublished)

Text (FULL TEXT) KKB 341.72 NAR P.pdf Download (2MB)

Abstract

"Sishankamrata Merupakan Sistem Yang Dipakai Oleh Bangsa Indonesia Untuk Mempertahankan Diri.Pada Prinsipnya, Sistem Ini Menuntut Keterlibatan Seluruh Warga Negara Dalam Rangka Pembelaan Negara.Beberapa Perundangan Yang Mengaturnya Adalah : Uu Nomor 29 Tahun 1954, Uu Nomor 20 Tahun 1982, Uu Nomor 1 Tahun 1988 Dan Uu Nomor 3 Tahun 2002. Salah Satu Komponen Dalam Rangka Pertahanan Negara Adalah Hansip.Apabila Pada Awal Pembentukannya Hansip Ditujukan Pada Bantuan Tempur Untuk Merebut Irian Jaya, Maka Pada Perkembangan Selanjutnya Hansip Lebih Banyak Melaksanakan Fungsi Kemanusiaan. Hal Ini Dipertegas Dengan Peralihan Pembinaan, Yang Semula Berada Di Bawah Dephankam Kemudian Dibawah Depdagri. Dan Sejak Berlakunya Uu Nomor 20 Tahun 1982 Hansip Diganti Oleh Linmas. Apabila Dicermati, Linmas Ini Menyerupai Civil Defence Yang Dikenal Dalam Hukum Humaniter Intemasional. Civil Defence Merupakan Organisasi Kemanusiaan Yang Secara Aktif Berperan Melakukan Usaha-Usaha Perlindungan Dalam Menghadapi Bahaya Dan Akibat Langsung Peperangan, Dihubungkan Dengan Prinsip Pembedaan, Civil Defence Mempunyai Status Sebagai Civilian. Sebagai Civilian, Maka Dalam Suatu Konflik Akan Mendapat Perlindungan. Berdasar Protokol I 1977 Perlindungan Yang Diberikan Kepada Civil Defence Mempunyai Sifat Khusus. Linmas Di Indonesia, Semestinya Bisa Mendapat Perlindungan Yang Demikian, Hanya Saja Sampai Saat Ini Belum Ada Uu Tentang Linmas Itu Sendiri. "

Actions (login required)

View Item