MUHAMMAD, 030115256 (2006) KONTRAK PENGADAAN JASA KONSTRUKSI PADA PERGURUAN TINGGI NEGERI DI INDONESIA (STUDI PADA UNIVERSITAS AIRLANGGA). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-muhammad-2254-fh2260-k.pdf Download (308kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-muhammad-2254-fh226_06.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Dalam pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah, Pemerintah telah menerbitkan Keppres no. 80 tahun 2003 tenting Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah. Keppres ini telah diubah beberapa kali, terakhir adalah dengan Peraturan Presiden no. 8 tahun 2006 Tujuan diberlakukannya Keputusan Presiden ini adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara etisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatit; dan akuntabel. Dalam memilih penyedia jasa konstruksi, instansi Universitas Airlangga menggunakan prosedur pasca kualitikasi yang diatur dalam Keppres no. 80 tahun 2003 dan Perubahannya. Proses pascakualiikasi tersebut terdiri dari : pengumuman pelelangan umum, pendaftaran untuk mengikuti pelelangan pengambilan dokumen lelang umum, penjelasan, penyusunan berita acara. penjelasan dokumen lelang dan perubahannya, pemasukan penawaran, pembukaan penawaran, evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, penunjukan pemenang, penandatanganan kontrak. Pada proses pembuatan kontrak pengadaan jasa konstruksi berlakulah prinsip-prinsip pengadaan jasa konstruksi. Prinsip-prinsip itu adalah : keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan. kemitraan, keamanan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam pembuatan kontrak perlu diperhatikan syaratsyarat sah pembuatan perjanjian sebagaimana tercantum dalam 1320 BW. Jenis kontrak yang ada dalam Keppres no. 80 tahun 2003 danPerubahannya berdasarkan bentuk imbalan adalah jenis lump sum, harga satuan, gabungan lump sum dan harga satuan,terima jadi (turn key) dan persentase. Obyek kontrak pengadaan jasa pelaksana pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing heserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Pada pelaksaan kontrak, jaminan pelaksanaan dan jainan uang muka merupaan syarat memaksa yang diberikan oleh Keppres no. SO tahun 2003 beserta Perubahannya. Jaminan-jaminan tersebut diberikan oleh penyedia jasa sebagai jaminan bahwa pekerjaan konstruksi yang telah disepakati dikerjakan dengan baik. Padii kontrak pengadaan jasa pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi di Universitas Airlangga digunakan sistem termijn yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak. Apabila terjadi perselisihan dalam pengadaan barang/jasa pada instansi Universitas Airlangga, khususnya pengadaan jasa konstruksi, perselisihan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah serta dengan melalui arbitrase dengan mengesampingkan proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri. Dari penelitian dan penulisan hukum ini, dapat diberikan beberapa saran dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya pengadaan jasa konstruksi. Saran-saran tersebut adalah a. Dalam proses kualifikasi penyedia jasa konstruksi pada Universitas Airlangga, dalam pengumuman pelelangan hendaknya digunakan media elektronik seperti televisi dan internet. Dan apabila digunakan surat kabar. Maka hendaknya digunakan surat kabar yang berperedaran luas.sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden no. 8 Tahun 2000. b. Panitia Pengadaan Barang/Jasa Universitas Airlangga hendaknya dapat memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat luas baik mengenai pengumuman lelang, maupun mengenai proses pengadaan barang/jasa itu sendiri.

Actions (login required)

View Item