FIFI JUNITA, - and GIANTO AL IMRON, - (2001) Aspek Yuridis Pemberdayaan Usaha Kecil Yang Bergerak Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Instansi Pemerjntah. Laporan Penelitian. .. (Unpublished)

Text (FULL TEXT) KKB 343.07 JUN A.pdf Download (3MB)

Abstract

"Penelitian Ini Dilakukan Untuk Menjawab Permasalahan (1) Bagaimanakah Perlindungan Hukum Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, (2) Bagaimanakah Upaya Untuk Mencegah Dan Mengatasi Persaingan Tidak Sehat Yang Timbul Dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Pedoman Pengadaan Barangijasa Instansi Pemerintah Diatur Di Dalam Keppres Nomer 18 Tahun 2000. Di Dalam Keppres Tersebut Sedikituya Mengandung Perumusan Suatu Konsepsi Yang Memiliki Kepedulian Dan Pemihakan Kepada Kegiatan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Small Business), Khususnya Yang Bergerak Di Bidang Pengadaan Barangijasa Instansi Pemerintah. Oleh Karena Itu, Di Dalamnya Mengandung Beberapa Bentuk Perlindungan Hukum Baik Preventif Maupun Represif Dalam Rangka Pemberdayaan Usaha Kecil. Nan= Di Sisi Lain, Nampak Pula Bahwa Perlindungan Pemberdayaan Usaha Kecil Tersebut Belum Maksimal, Mengingat Masih Adanya Sistem Pemilihan Langsung, Penunjukan Langsung Maupun Swakelola Dalam Pengadaan Barangdasa Instansi Pemerintah Yang Memberi Peluang Besar Untuk Timbulnya Persekongkolan (Conspiracy). Pelaksanaan Upaya Pemberdayaan Usaha Kecil Di Dalam Keppres Nomer 18 Tahun 2000 Juga Akan Sia-Sia Belaka Jika Tidak Diikuti Dengan Kesiapan Aparat Pelaksana Maupun Asosiasi Bisnis Tennasuk Kadin, Balk Dari Segi Kemampnan Pelaksanaan Tugas, Integritas Moral, Maupun Pertanggungjawaban Atas Tugas Yang Diembannya Sedangkan Untuk Mencegah Dan Mengatasi Tetjadinya Persaingan Tidak Sehat Di Kalangan Calon Penyedia Barang/Jasa, Telah Dilakukan Melalui Berbagai Upaya Preventif Maupun Represif Upaya Preventif Tercermin Dengan Dikeluarkannya Undang¬Undang Nomer S Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli Dan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Melarang Adanya Persekongkolan (Conspiracy) Untuk Memenangkan Tender, Dibentuknya Asosiasi Bisnis Sebagai Leinbaga Independen Yang Berhak Mengeluarkan Sertifikat Sebagai Pengganti Drm (Dear Rekanan Maw') Dan Tdr (Tanda Daflar Rekanan), Serta Pembentukan Unit Pengawasan Intern Instansi Pemerintah Dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa. Upaya Represif Dilakukan Melalui Pengenaan Sanksi Balk Administratif, Ganti Rugiiperdata, Maupun Tuntutan Pidana Terhadap Aparat Pemerintah Maupun Pengusaha Yang Terkait Jika Inelalatkan Tindakan-Tindakan Yang Dapat Mengakibatkan Adanya Persaingan Curang. Tujuan Penelitian Ini Adalah Untuk Mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemberdayaan Usaha Kecil Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Dan Jugs Untuk Mengetahui Upaya Pemerintah Untuk Mencegah Dan Mengatasi Timbulnya Persaingan Tidak Sehat Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Penelitian Ini Merupakan Penelitian Yang Bersifat Yuridis Normatif Pemilihan Pendekatan Ini Mengingat Telaah Terhadap Permasalahan Penelitian Ini Bersumber Pada Materi Perundang-Undangan. Untuk Mendukung Kajian Tersebut Digunakan Bahan Hukum Primer Dan Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Primer Berupa Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Usaha Kecil (Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999), Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Keppres Nomer 18 Tahun 2000), Serta Undang-Undang Anti Rnonopoli Dan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1999). Sedangkan Bahan Hukum Sekunder Berupa, Berbagai Macam Bahan Bacaan Yang Memuat Materi Yang Relevan Dengan Bidang Kajian Ini. Bahan-Bahan Hukum Yang Berhasil Dikumpulkan Diinventarisasi Dan Identifikasi, Selanjulnya Rnelakukan Sistematisasi Keseluruhan Bahan Hukum Yang Ada. Pada Akhirnya Dianalisis Dengan Men&Gunakan Penalaran Deduktif Disertai Uraian Deskriptif Yang Bersifat Kritis Analitis. Hash' Penelitian Ini Berisi Suatu Kesimpulan Bahwa Meskipun Konsep Perlindungan Usaha Kecil Yang Bergerak Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah Telah Tercermin Di Dalam Rumusan Keppres Nomer 18 Tahun 2000, Namun Perlu Disarankan Agar Diikuti Pula Dengan Pembinaan Menyangkut Kemampuan Dan Integritas Moral Para Aparat Pelaksana Yang Mendukung Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, Harmonisasi Di Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Terkait Agar Terdapat Sinkronisasi, Pencegahan Pungutan Liar Serta Standarisasi Mutu Bagi Pengusahakecil. "

Actions (login required)

View Item