Endang Sayekti, - and R. Herlambang Peniana Wirntrnman, - and Dwi Rahayu Kristinnti, - (2010) Pengembangan Kebebasan Pers Dan Hak Atas Akses Informasi Publik Bagi Proses Demokratisasi Otonomi Daerah. Laporan Penelitian. LEMBAGA PENELITIAN, SURABAYA. (Unpublished)

Text 2022_03_24_07_42_54.pdf Download (3MB)

Abstract

Oalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan secara lebih terbuka dan bertanggung jawab untuk mewujudkan demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat. Oi tengah proses demokratisasi yang demikian, maka kepentingan publik untuk mendapatkan akses infonnasi agar lebih bisa menentukan partisipasi dan pilihan-pilihan politik ekonominya, sangatlah penting kedudukannya. Salah satu strategi yang penting untuk mendorong proses ini adalah pengembangan kebebasan pers di daerah yang berkualitas, sehat dan menjangkau kebutuhan masyarakat luas di wilayah tersebut Masalahnya, selain dibawah kepemilikan Kelompok Kompas Gramedia (KKO) dan Jawa Pos Orup, sebagian besar industri pers di daerah sangatlah mengandalkan keberlanjutannya dari pembiayaan negara (APBD). Itu sebabnya, pengaruh struktural dan kapital yang demikian tentunya akan sedikit banyak mempengaruhi jaminan kebebasan pers lokal. Di sisi lain, pers dan pekerjaan jurnalisme kerapkali dihadapkan oleh kekerasan dan kontrol politik lokal melalui kebijakan daerah, sehingga situasi ini diperkirakan akan mengganggu kualitas demokratisas~ utamanya di tengah transisi politik otonomi daerah.

Actions (login required)

View Item