RAHMI JENED, SH., MH. and Dra. Hj. SOENDARI KABAT, SH., M.Hum. and MAS RAHMAH, SH., MH. (2000) PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR PEMEGANG OBLIGASI DALAM RANGKA PERJANJIAN PERWALIAMANATAN BANK DI PASAR MODAL. Laporan Penelitian. UNSPECIFIED. (Unpublished)

Text (KKB 347 01 Jen p) KKB 347 01 Jen p.pdf Download (1MB)

Abstract

Krisis ekonomi bermula dari terdepresiasinya nilai tukar rupiah terhadap dollar yang semula Rp. 2.400,00 per US $ 1 sempat menjadi Rp. 15.000,00 per US$ 1. Krisis ekonomi membawa akses dalam aktivitas pasar modal yang dianggap sebagai "emerging market" di Indonesia. Saat itu, akibat krisis ekonomi sedikitnya 70 % perusahaan di Bursa Efek Jakarta diambang kebangkrutan (Harian Bisnis Indonesia 22 September, 1998 : 4). Satu tahun kemudian tak kurang 124 perusahaan yang sudah tercatat (listed) di bursa, dihapus dari pencatatan (delisting) baik dari Bursa Efek Jakarta maupun Bursa Efek Surabaya (SCFM 15 Juli 1999). Kepailitan dan "delisting" membawa konsekuensi yang kompleks, utamanya jika mengingat kepentingan berbagai pihak yang ingin dilindungi. Namun demikian isu kepailitan dan "delisting" perusahaan publik akan membawa dampak langsung bagi investor pemegang obligasi. Dalam arti "Apakah investor pemegang obligasi dapat menagih piutangnya berikut interest dan hak-hak dan yang melekat pada obligasi, meski obligasi terse but belum jatuh tempo? Dalam kaitan ini, nampak bahwa resiko capital lost bagi investor pemegang obligasi sangat beaar, lebih-lebih bila dicermati bahwa sejak awal investor pemegang obligasi telah diikat dengan Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat oleh Emiten dengan lembaga \Valiamanat tanpa melibatkan investor pemegang obligasi yang bersangkutan.

Actions (login required)

View Item