RUTH DAMAYANTI, 030315696 (2006) TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT (DALAM EKSPOR-IMPOR) DI CV. BINA JAYA AGUNG. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-damayantir-3909-fh18_07-k.pdf Download (300kB)
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-damayantir-3909-fh18_07-1.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Hubungan hukum antara pihak pengangkut dengan pihak-pihak yang menikmati dari perjanjian pengangkutan itu adalah bersifat koordinatif atau masing-masing pihak sama tingkat dan kedudukannya. Perjanjian pengangkutan antara pengangkut dengan pengirim terbentuk sejak adanya kata sepakat atau konsensus antara kedua pihak. Hak dan kewajiban masing¬masing pihak ada sejak konsensus. Munculnya jasa perantara dalam pengangkutan barang melalui laut seperti misalnya Freight Forwading adalah dimungkinkan karena keberadaan dari perantara dalam pengangkutan ini akan lebih memudahkan pengirim menyelenggarakan pengangkutannya terutama untuk kegiatan ekspor maupun impor. Hukum pengangkutan Indonesia umumnya menganut prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga, yang artinya setiap pengangkut yang melakukan kesalahan dalam penyelenggaraan pengangkutan haius bertanggungjawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kesalahannya tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah/lalai, maka pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab. Adanya pembatasan tanggung jawab terhadap diri pengangkut ini adalah agar besarnya ganti rugi yang diterima oleh pemilik barang (reclaiment) atau penerima barang adalah sesuai dengan kerugian yang dialaminya. Kelancaran pengangkutan laut dapat terselenggara dengan baik apabila kapal¬kapal tersebut juga terjamin kemampuan berlayarnya untuk mengangkut barang-barang terutama yang menjangkut sampai ke luar negeri. Walaupun di dalam hukum pengangkutan laut hubungan pengangkut dengan pengirim/pemilik barang adalah sangat menonjol, namun substansi-substansi lainnya yang menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pengangkutan laut itu perlu pula diperhatikan. Oleh karena banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam pegiriman barang melalui laut ini, terutama untuk kegiatan ekspor ke luar negeri perlu dicantumkan secara tegas dalam perjanjian pengangkutan setiap hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pengangkutan tersebut. Apabila telah dicantumkan secara tegas mengenai hubungan hukum, yakni hak dan kewajiban yang ada pada masing-masing pihak tersebut, maka hendaknya perbuatan hukum yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan olehnya. Adanya pembatasan tanggung jawab terhadap masing-masing pihak tersebut hendaknya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pengangkutan barang melalui taut ini untuk membebaskankan dirinya dari tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya, kecuali jika pihak tersebut mampu membuktikan bahwa kesalahan atau kerugian yang dibebankan kepadanya telah berusaha dicegahnya.

Actions (login required)

View Item