PENGELOLAAN BARANG-BARANG DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/1999

Sri Winarsi. SH., MH. and Sumardji. SH. M.Hum. (2003) PENGELOLAAN BARANG-BARANG DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/1999. Laporan Penelitian. UNSPECIFIED. (Unpublished)

[img] Text (KKB 352 54 Win P)
KKB 352 54 Win P.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://www.lib.unair.ac.id

Abstract

Penelitian ini untuk menganalisis permasalahan bagaimanakah prosedur pengelolaan barang-barang daerah setelah berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 sebagai upaya untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam pengelolaan barang-barang daerah dalam upaya untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Tujuan dari penelitian lnt untuk menginventarisasikan dan mengidentifikasi Barang-Barang Daerah di era otonomi Daerah serta untuk menemukan ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang-barang daerah di era otonomi daerah. Berdasarkan substansinya penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan pendekatan secara empiris oleh karena itu, pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute appoarch). Sehingga hal ini dilakukan melalui pengkajian terhadap keseluruhan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan metode snow ball yakni menelusuri bah an hukum lebih lanjut dengan melihat pada daftar pustaka yang dipakai dalam bahan hukum yang sedang dikaji. Prosedur pengelolaan barang-barang daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah harns melalui tahapan yang pada akhimya dikenal dengan istilah Manual Administrasi Barang Daerah. Manual Administrasi Barang Daerah meliputi penyimpanan dan penyaluran,pemeliharaan, inventarisasi, pemanfaatan, pengamanan, pembinaan, pengendalian serta pengawasan. pembiayaan. tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugu barang. Tahapan tersebut merupakan rangkaian yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. .

Item Type: Monograph (Laporan Penelitian)
Additional Information: KKB 352 54 Win P
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3820-3836 Economic constitution, policy, planning, and development
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4430-4675 Public finance > K4650-4675 State and local finance
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Hukum Tata Negara
Creators:
CreatorsNIM
Sri Winarsi. SH., MH.UNSPECIFIED
Sumardji. SH. M.Hum.UNSPECIFIED
Depositing User: mat sjafi'i
Date Deposited: 21 Apr 2022 01:17
Last Modified: 21 Apr 2022 01:18
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/115657
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item