FERNANDES ADHITYA, 030215524 (2007) PENGUASAAN PASAR DAN PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG DI DINAS PJU DAN SJU DKI JAKARTA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-adhityafer-3925-fh24_07-k.pdf Download (340kB)
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-adhityafer-3925-fh24_07.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Dari pembahasan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam bab II dan bab III skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh authorized dealer dalam memberikan rekomendasi pada calon peserta tender yang ingin mendapatkan surat dukungan pabrikan sebagai salah satu persyaratan tender yang diberlakukan oleh panitia pengadaan merupakan suatu bentuk penyalahgunaan penguasaan pasar dalam bentuk praktek diskriminasi yang dilarang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Tindakan diskriminasi tersebut mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Sementara itu, tindakan peserta tender yang sebenarnya mampu memenuhi persyaratan administrasi dan teknis namun secara sengaja tidak memenuhinya. Selain itu, tindakan peserta tender yang sebenarnya dapat menawarkan harga di bawah OE namun secara sengaja menawarkan harga di atas OE, dengan maksud untuk memenangkan peserta tender tertentu mempakan suatu bentuk persekongkolan tender yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena telah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun nomor 5 tahun 1999. Tindakan persekongkolan tender tersebut mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 2. KPPU dalam menentukan adanya pelanggaran Pasal 19 d dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dapat dilihat dalam putusan perkara nomor: 20/KPPU-L12005 telah menggunakan metode pendekatan rule of reason. Hal itu dikarenakan sebelum menentukan suatu tindakan yang dilakukan oleh authorized dealer dan peserta tender dalam proses tender pengadaan barang di Dinas PJU dan SJU DKl Jakarta membawa akibat negatif terhadap persaingan, KPPU telah memperhatikan kekuatan pasar dan kondisi pasar yang ada dalam proses tender tersebut. Pelaku usaha dalam upayanya meraup keuntungan dalam proses tender hendaknya tidak melakukan penyalahgunaan penguasaan pasar dan persekongkolan dalam proses tender yang berlangsung agar tidak menghalangi pelaku usaha lain untuk masuk ke dalam proses tender dan tidak membawa kerugian pada konsumen atau kepentingan umum. KPPU sebagai lembaga yang mengadili sengketa di bidang hukuun persaingan hendaknya senantiasa konsisten dalam menangani perkara yaitu dengan tetap sejalan dalam menggunakan pendekatan yang sesuai dengan sifat larangan masing-masing pengaturan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Actions (login required)

View Item