FEBRINA DYAH WARDHANI, 030211460
(2007)
PERLINDUNGAN BAGI PENUMPANG BUS ANTAR KOTA YANG TIDAK MEMILIKI KARCIS.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Tidak diberikannya karcis sebagai tanda bukti tidak merubah hubungan hukum antara pengangkut dan penumpang. Hubungan hukum tidak ditentukan oleh ada tidaknya karcis atau tiket. Keberadaan tiket hanya sebagai salah satu alat bukti adanya hubungan hukum, meskipun konsumen atau penumpang tidak diberikan karcis oleh pengangkut, penumpang tetap mendapat perlindungan hukum terhadap hal terjadi kecelakaan bus antar kota.
Hubungan hukum yang ada antara pelaku usaha sebagai pengangkut dengan penumpang sebagai konsumen yaitu pengangkut sebagai pelaku usaha hams bertanggung gugat atas kerugian penumpang akibat kecelakaan bus meskipun penumpang tidak memiliki karcis. Dalam hal kecelakaan disebabkan kelalaian atau kesalahan pengangkut, maka berarti pengangkut telah wanprestasi dan melakukan perbuatan melanggar hukum oleh karena itu pengangkut wajib memberikan ganti mgi kepada penumpang sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
Pemerintah melalui Departemen Perhubungan hendaknya mengawasi masalah pengangkutan khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pengangkut, agar pengangkut bus antar kota dapat memberikan karcis sebagai bukti dari pembayaran ongkos bus tersebut dan sebagai bentuk pelayanan terhadap konsumen atau penumpang.
Pelaku usaha baik sopir maupun kondektur diharapkan bisa dan dapat memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, dan tidak mengabaikan kenyamanan, sebagai wujud dari pelayanan adalah diberikannya karcis karena karcis merupakan hal yang sangat penting bagi penumpang. Karena jika tidak diberikannya karcis sebagai tanda bukti pembayaran ongkos adalah sebagai hambatan bagi penumpang jika ingin menuntut ganti kerugian.
Actions (login required)
 |
View Item |
