Djoko Sulistyo, - and Irfa Puspitasari, - (2008) Sikap Indonesia Dalam Dewan Keamanan PBB: Krisis Pembangunan Instalasi Nuklir Di Iran Dan Reaksi Publik Dalam Negeri. Laporan Penelitian. UNIVERSITAS AIRLANGGA, SURABAYA.

Text KKB LP 17-09.pdf Download (4MB)

Abstract

Di tengah usaha memperbaiki citra di tingkat intemasional sebagai imbas dari krisis multi dimensi, pada akhir tahun 2006 Indonesia memperoleh kehormatan terpilih menjadi an gota Dewan Keamanan Tidak Tetap selama tahun 2007. Pada saat itu dunia internasional sedang disibukkan perhatiannya pada perseteruan antara Iran dengan Amerika Serikat mengenai permasalahan pengayaan uranium di Iran. Amerika Serikat menganggap bahwa pengayaan uranium Iran identik dengan pengembangan senjata nuklir. Amerika Serikat merasa keberatan dengan usaha Iran ini. Sementara itu Iran menganggap bahwa pengayaan uranium semata-mata ditujukan untuk kepentingan Iran yang mengalami defisit energi Iistrik dan untuk kepentingan damai. Dua pandangan yang berbeda ini tidak kunjung memperoleh titik temu, sehingga Dewan KeamananPerserikatan Bangsa-Bangsa (DK - PBB) diminta membahas, karena perseteruan ini dianggap dapat mengancam perdamaian dunia. DK – PBB kemudian menyelenggarakan sidang yang kemudian dikenal dengan pembahasan Resolusi PBB nomor 1747. Selama proses pembahasan draf resolusi sempat ada perbedaan antara Amerika Serikat dengan Indonesia, Afrika Selatan, dan Indonesia. Amerika Serikat dan Iran masing-masing berusaha memeperoleh dukungan dari anggota DK - PBB. Presiden Iran Ahmadinejad tidak segan-segan datang ke Indonesia untuk memperoleh dukungan. Demikian pula Amerika Serikat mengirim Menteri Luar Negeri Condoliza Rice untuk mencari dukungan. Dalam kenyataan Resolusi DK - PBB memperoleh persetujuan semua anggota. Implikasi domestik di Indonesia antara lain menimbulkan pro dan kontra dikalangan publik, sehingga kemudian menggulirkan ide pelaksanaan salah satu hak dari Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu hak interpelasi.

Actions (login required)

View Item