ALBERTHUS RAYMOND WISNU WIJAYA NAIBAHO, 030610215 (2010) PENANGANAN SERIOUS INJURY DALAM BIDANG PERTANIAN MELALUI PENERAPAN SAFEGUARD MECHANISM DALAM KETENTUAN WTO DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-naibahoalb-17346-abstrak-i.pdf Download (435kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-naibahoalb-14529-23410-i.pdf Restricted to Registered users only Download (836kB) | Request a copy

Abstract

Pada masa sekarang ini permasalahan mengenai liberalisasi di bidang pertanian merupakan masalah yang sangat darurat bagi negara-negara berkembang, karena negara-negara berkembang pada umumnya menggantungkan perekonomiannya dalam bidang pertanian. Untuk mengatasi kerugian akibat liberalisasi negara-negara berkembang mengajukan proposal mengenai pengaturan mengenai tindakan pengamanan dalam bidang pertanian yaitu special safeguard mechanism (SSM) dan special safeguard agriculture (SSG) untuk kemudian diatur dalam agreement on agriculture (AoA). Persetujuan bidang Pertanian (AoA) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1995 bertujuan untuk melakukan reformasi kebijakan perdagangan di bidang pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Program reformasi tersebut berisi komitmen-komitmen spesifik untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor dan meningkatkan akses pasar melalui penciptaan peraturan dan disiplin GATT yang kuat dan efektif. Persetujuan tersebut juga meliputi isu-isu di luar perdagangan seperti ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang, termasuk juga perbaikan kesempatan dan persyaratan akses untuk produk-produk pertanian bagi negara-negara tersebut. Dalam persetujuan bidang pertanian menetapkan sejumlah peraturan pelaksanaan tindakan-tindakan perdagangan di bidang pertanian, terutama yang menyangkut akses pasar, subsidi domestik dan subsidi ekspor. Berdasarkan ketentuan tersebut, para anggota WTO berkomitmen untuk meningkatkan akses pasar dan mengurangi subsidi-subsidi yang mendistorsi perdagangan melalui komitmen masing-masing negara. Pelaksanaan komitmen dalam AoA potensial untuk menimbulkan “serious injury” dalam bidang pertanian, oleh karenanya perlu dibentuk aturan mengenai tindakan pengamanan dari adanya impor surgee. Pemerintah Indonesia mengatur tentang tindakan pengamanan ini untuk mengantisipasi adanya liberalisasi perdagangan, melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 84 tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.84/MPP/Kep/2/2003 tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 85/MPP/Kep/2/ tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penyelidikan Atas Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan Impor.

Actions (login required)

View Item