RAMADIAN FARADILA, 030610194 (2010) IMPLIKASI PENEGASAN PERSONALITAS HUKUM INTERNASIONAL PADA PIAGAM ASEAN BAGI ASEAN. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-faradilara-17364-abstrak-r.pdf Download (475kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2011-faradilara-14546-23110f-r.pdf Restricted to Registered users only Download (742kB) | Request a copy

Abstract

ASEAN didirikan oleh lima negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada awal berdirinya ASEAN pada 8 Agustus 1967, ASEAN tidak memiliki sebuah Piagam yang berfungsi sebagai konstitusi. Pembentukan ASEAN hanya didasarkan pada sebuah deklarasi, yaitu Deklarasi Bangkok. Di dalam Deklarasi Bangkok tersebut, tidak ada persyaratan mengenai kekuatan berlaku (entry into force) dan kekuatan mengikatnya (binding force), serta kedudukan pihak yang menandatangani deklarasi tersebut. ASEAN dapat diklasifikasikan sebagai organisasi internasional yang juga merupakan subyek hukum internasional sehingga harus memiliki personalitas hukum internasional (international legal personality) agar dapat memiliki kapasitas hukum internasional (international legal capacity) misal untuk membuat perjanjian, memiliki barang bergerak dan tidak bergerak, dan mengajukan tuntutan ke pengadilan. Pada KTT XIII ASEAN di Singapura ditandatangani Piagam ASEAN yang pada pasal 3 secara tegas mencantumkan personalitas hukum internasional ASEAN. Piagam ASEAN berfungsi sebagai landasan yang kokoh dengan memberikan status hukum dan kerangka kelembagaan untuk ASEAN, dan mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008.

Actions (login required)

View Item