Budi Prasetyo, - and Siti Aminah, Dra and Owl Winny Astuti, - (2001) Model Negara Dan Implikasi Partisipasi Rakyat Dalam Otonomi Daerah (Studi Kasus Uu No. 22 Tahun 1999). Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)

Text (Laporan penelitian) KKB 320 83 Pra m .pdf Download (5MB)

Abstract

Suatu bentuk model negma bisa mempengaruhi pola partisipasi rakyat terutama dalam pelaksanaan otonomi daerah yang sedang dilaksnakan. Sorotan tajam paling banyak diarahkan pada Undang-undang No.5 Tahun 1974 yang menjadi landasan hukum otonomi dan pemerintah daerah. Berangkat dari kelemahan Undang-Undang tersebut maka pemerintah menerbitkan UndangUndang otonomi baru yaitu Undang-Undang No. 22 Tahuin 1999. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang ini akan dapat menjawab permasalahan yang ada. Penelitian ini merupakan tipe pene/itian deskriptif yaitu melakukan analisis hanya sarnpai padfl taraf deskriptif. menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis. Metode pengllmpulan data yang digunakan denga pengambilan data sekunder yang diperoleh dari media massa dan bahan pustaka lainnya. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif yang /ebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antara pelaksanaan otonomi daerah yang dilihat melalui Undang-Undang otonomi daerah serta partisipasi rakyat dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian organisasi jabatanjabatan negara yang merupakan satu kesatuan merupakan keleluasaan untuk mengatur urusan-urusan negara yang oleh pemerintah pusat diserahkan pengaturan dan pengurusannya kepada daerah. Dalam pembiayaan berarti bahwa pemerintah daerah yang otonom mempunyai sumber-sumber keuangan sendiri dalam anggaran keuangan daerah yang bersangkutan. Antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat secara organisatoris tidak mempunyai hubungan langsung. ini berarti pemerintah daerah merupakan bawahan dar; pemerintah pusat dengan kewajiban pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Pejabat daerah juga tidak tergantung secara langsung kepada pemerintah pusat. Pelaksanaan tugas pejabat-pejabat daerah ini tidaklah dilakukan atas perintah dari pemerintah pusat dan juga pelaksanaan tugasnya tidaklah dipertanggungjawabkan kepada pemerintah pusat. Perbedaan pemikiran tentang pentingnya peranan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah menimbulkan variasi dalam susunan jabatan tertinggi pemerintah daerah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai kedudukan dan wewenang kepala daerah.

Actions (login required)

View Item