Kris Nugroho, - and Dwi Windyastuti Budi Hendrarti, Dra., MA (2002) Peran Studi Dan Peta Afiliasi Poutik Organisasi Pekerja: Studi Kasus Gerakan Organisasi Pekerja di Surabaya Selama 1998 – 2000. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)

Text (Laporan Penelitian) KKB 322 2 Nug p .pdf Download (5MB)

Abstract

Peta Afiliasi, Politik Organisasi Pekerja, Gerakan Organisasi Pekerja Permasalahan penelitian ini berawal dari keingintahuan penulis untulc mengetahui dampak refonnasi politik tahun 1998 terbadap pluralitas serikat peketjaJ organisasi peketja yang kini makin menjamur, baik di tingkat nasional mau pun lolcal. Pluralisme organisasi peketja ini nampa1c dalam dna dimensi. Pertama, produk reformasi politik yang memberi payung politik bagi setiap warga neg&ra untulc mendirikan asosiasi sosial dan politik secara bebas. Kedua, substansi politik organisasi pekeIja adalah bertujuan untulc merebut ruang-ruang partisipasi politik yang di masa Orde Bam didominasi negara. Metodelogi penelitian ini ditentukan sbb: sifat penelitian diskriptif, tehnik penarikan sampling menggunakan model purposif dengan memilih responden yang sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, koleksi data dengan model wawancara mendalaID (deep interview) dengan responden yang telah dipilih sesuai kepentingan penelitian. Temuan dan analisis diarahkan pada fenomena bahwa pluralitas organisasi peketja mengambarlcan satu hal, yakni wacana ideologi dan politik Orde Bam yang berupaya untuk mengeljmjnjr kekuatan-kekuatan anti negara (penguasa) telah berakhir. Hadirnya serikat pekeIja dengan beragam wacana ideologi (sosial demokrasi, pragmatis dan agama) menunjukkan -nantinya-isu-isu sekitar upah kerja atau tuntutan-tuntutan ekonomi secara umum, dapat bergulir menjadi isu politik strategis sekaligus alat peIjuangan barn bagi massa pekeIja di Indonesia. Karena itu, asumsi bahwa organisasi peketja semata-mata wadah kepentingan ekonomi peketja dalam mempeIjuangkan upah keIja tidaldah sepenuhnya tepat. Organisasi pekerja dalam artian tertentu potensial sarana perjuangan identitas "klas" basi massa pekerja yang saat ini malcin terbuka dalam menyuarakan kepentingan ekonominya. Massa pekerja yang makin kritis secara terbuka mengkritik dan menggugat institusi-institusi politik (dewan dan pemerintah) yang dianggap turnt bertanggungjawab ataB ketidakadilanl ketimpangan sistem pengupaban. Inilah suara "klas" massa pekeIja yang substansi politiknya sebetulnya menghendaki perubaban kebijakan sistem pengupaban. Selama proses reformasi politik yang dibitung dari beralchimya mass pemerintahan Orde Barn tahun 1998 sampai dengan 2002, jumlah serikat keIja/ organisasi pekerja meningkat tajam. Kalau pada era Orde Barn, kepentingan pekeJ.ja diarahkan untuk disalurlcan pada satu organisasi tunggal pekeJ.ja yaitu SPSI, malca pada era reformasi pekereja memiliki kebebasan untuk mendirikan dan menyalurlcan kepentingan mereka padaorganisasi pekerja yang sesuai dengan aspirasi mereka. Di Surabaya saja, terdeteksi ada 23 organisasi pekerja yang seringka1i menyatalcan sikap (lewat aksi demo dan mogok) kerns kalau teJ.jadi praktik ketidak adilan dalam sistem pengupahan. Demo pekeIja besar-besar tahun 2000 di Surabaya yang menuntut kenaikan UMR 200 1, merupakan prakarsa jaringan organisasi pekeJ.ja tersebut. &gitu pula dengan alcsi demo/mogok ketja di sejumlah unit industri di Surabaya dan sekitamya (SidoaIjo, Gres~ Pasuruan) dilakukan dengan berani tanpa takut represi aparat militer sebagaimana era Orba yang lalu. Para pekeJ.ja memiliki kesadaran bahwa posisinya kuat karena hak-bak demo dan mogok dijamin/ dilindungi undang-undang No. 21 tahUn 2000 tentang serikat keIja/ buruh sehingga posisis tawar mereka makin kuat tatkala berhadapan dengan pengusaha dan pemerintah (Depnakertrans). Tokoh SBR, FNPBI dua organisasi pekerja yang memiliki haluan sosial demokrasi, pun sependapat gerakan pekeIja berpotensi menjadi gerakan politik yang kritis tidak saja pada pengusaha dan pemerintah tapi juga pada system, kapitalisme yang mengeksploitasi peketja sehingga peketja makin marginal dan megnalami proses pemiskinan. Adanya undang-undang diatas politik bagi beberapa tokohl aktivis peketja memberi jamjnan hukum para peketja untuk mengkritis keadaan perburuhan seluasluasnya. Dengan adanya undang-undang tersebut, posisi tawar-menawar pekeIja semakin kuat tatkala berhadapan dengan pengusaha dan pemerintah (Depnakertrans) guna menentukan besarnya upah dan insentif-insentif normatif lainnya. Kuatnya posisi tawar pekeIja ini dapat dilihat dari peran serta wakil-wakil serikat pekeIja bersama-sama dengan pemerintah dan pengusaha dalam setiap perencanaan kenaikkan upah pekerja. Adanya komisi pengupahan yang terdiri dari wakil peng~ Depnakertransl pemerintah dan serikat peketja, menunjukkan makin pentingnya posisi pekeIja sebagai variabel sosial politik yang barns diperbitungkan kepentingannya sebelum pemerintah daerah menetapkan UMR yang barn.

Actions (login required)

View Item