Kris Nugroho, - and Dwi Windyastuti, Dra., MA (2001) Reformasi Perburuhan Melalui Uu No. 21 Tahun 2000 Tentang Perburuhan/Pekerja Dan Dampaknya Terhadap Peta Afiliasi Politik Pekerja Di Surabaya. Laporan Penelitian. Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, Surabaya. (Unpublished)

Text (laporan penelitian) KKB 322 2 Nug r .pdf Download (4MB)

Abstract

Perubahan peta politik nasional sebagai hasH reformasi politik selain ditandai dengan berdirinya juga diramaikan dirikannya serikat-serikat kerjalburuh baik di tingkat nasional mau pun lokal. Banyaknya serikat kerjalburuh yang dideklarasikan di era reformasi ini juga direspon secara positif oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat KerjaJBuruh dimana dalam salah satu pasaInya dijamin adanya kebebasan untuk mendirikan serikatkerjalburuh. Dengan demikian fokus penelitian menjawab permasalahan alctual menyangkut serikat kerjalburuh di Surabaya yaitu (1) Faktor-faktor sosial dan politik yang mendorong berdirinya serikat-serikat kerjalburuh ; (2) Arab afilisasi dan wama ideologi politik serikat-serika keIjalburuh ; (3) Mendeskripsikan bagaimana serikat-serikat kerjalburuh menjalin keIja sarna guna memperkuat dan mendesakkan kepentingan mereka. J awaban atas permasalahan pertama adalah menjamumya serikat kerjafburuh di Surabaya merupakan konsekuensi politik atas iklim kebebasan berserikat melalui UU No. 21 Th. 2000 tentang serikat kerjalburuh. Oleh para pekereja dan aktivis pekerja adanya serikat kerja/buruh dianggap sebagai saluran aspirasi pekerjalburuh untuk memperkuat posisi tawar-menawar pekerja/buruh dengan pengusaha dalam rangka mempengaruhi adanya kenaikkan upah keIja, kondisi kerja dan memperjuangl:an isu-isu hak .. hak insentif lainnya. Kalau hak-hak yang di masal lalu diabaikan, di era refcrmasi perburuhan saat ini mendapat penuh untuk diwujudkan. Para pekerjalburuh makin kritis berkat adanya serikat-serikat di masing-masing unit industri yang ada. Adanya kekebasan dan jaminan dalam menyalurkan hak·hak sosial dan politik tersebut membuat pekerja dan aktivis pekerja semakin trPnsparan menyoroti persoalanpersoalan esensial yang menjadi hak-hak mereka, baik yang dilakukan lewat aksi demonstrasi atau mogok kerja agar tuntutan mereka dipenuhi oleh pengusaha. Delapan pimpinanJpengurus serikat kerjalburuh mewakili Serikat Buruh Rakyat, Pron Nasional Perjuangan Buruh Indonesia, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Sarbumusi yang dijadikan responden melalui metode purposive menyatakan bahwa iklim kebebasan era reformasi politik menjanin mereka untuk mendirikan asosiasi serikat kerja. Sedangkan menyangkut pandang2.n seeara umum tentang mlSI perjuangan mereka, umumnya serikat kerjalburuh memiliki pandangan relatif sarna , yaitu upaya memperjuangkan kesejahtaraan ekonomi buruh dan menegakkan hak-hak pekerjalburuh yang dimasa Orba diabaikan. Narnun dalam wacana ide-ide politik yang lebih spesifik, terdapat perbedaan-perbedaan eukup signifikan. Dua kerjalburuh mcmiliki pandar,gan yang bercorak sosial demokrat, seperti SBR dan FNPBI yang umumny.l dirintis dan dipelopori oleh para aktivis LSM dan mahasiswa. Ide-ide besar mereka berkisar pada proses untuk mewujudkan ide-ide demokrasi sosial. Perjuangan untuk mendapatkan hak-hak buruh dikaitkan dengun wacana si::;tem politik yang demokratis. ide ini mengimplikasikan bahwa upah pekeIj2Jburuh adalah sebagian keeil dari suatu proses kebijaksanaan publik pemerintah. Kalau pemerntah menjunjung nilai-nilai demokrasi sosial, maka akan muneul kebijaksanaan perburuhan yang memperhatikan kepentingan-kepentingan pekeIja/buruh sebagai bagian untuk mewujudkan kesejahteraan sosiaI dan ekonomi pekerjalburuh. Kedua serikat keerja ini seeara tajam menyoroti kapitalisme dan konsentrasi kekayaan yang dianggap merugikan rakyat keeil (pekerjalburuh). Sedangkan SPSI dan Sarbumusi lebih pragMatis. SPSI merupakan warisan serikat kerja yang menjadi salah satu instrumen pendukung pemerintah Orba. SPSI hadir sebagai representasi dan kaki tang an penguasa Orba dalarn rangka untuk menjinakkan suara huruh agar tidak kritis dan menentang kebijakan-kebijakan perburuhan Orba yang represif dan merugikan hak-hak sosial, ekonomi dan politik buruh. SPSI mewakili campur tangan pemerintah Orba yang korporatis, yaitu menjadikan SPSI sebagai satusatunya salur&n wahda buruh. Karena itu hadirnya SPSI saat ini bisa dipahami posisinya jauh Iebih lunak dan tidak terlalu a!:,l"fesif atau radikal dalam memperjuangkan nasib pekerjalburuh dibanding SBR dan FNPBI. Kalau SPSI warisan Orba, maka Sarbumusi lI1erupakan serikat kerja buruh yang berafiliasi ke NU. Asas berubah dari Islam (1952) ke Pancasila (era Orba). Selama Orba Sarbumusi memilih non aktif walau pun mereka tidak menyatakan bubar. Hal ini sebagai konsekuensi dominasi SPSI sebagai satu-satunya serikat kerjalburuh yang dianggap sah oleh Orba. Saat ini, ide-ide perjuangan Sarbumusi adalah memperjuangan kesejahteraan pekeIjalburuh lewat- cara-cara musyawarah mufakat, yaitu perundingan (negosiasi) dengan pengusahalpemerintah. Model pemogokan atau demonstrasi pekerja/buruh dianggap kurang tepat karena hanya akan merugikan pekerjalburuh sendiri. Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan adanya penelitian yang sifatnya membandingkan ide-ide perjuangan serikat kerja/buruh yang ada di Surabaya dengan di kota-kota industri tainnya guna menyusun base line data menyangkut peta ide-ide politik perjuangkan pekerja/buruh. Dengan demikian akan diketahui lebih jauh tentang ciri-ciri dan karakteristik khas serta Iatar belakang sistem nilai politik serikat-serikat kerjalburuh yang menjadi landasan perjuanganan mereka dalam membela kaum pekerjalburuh. (Program Studi IImu Politik FakuItas lImu Sosial dan lImu PoIitik Universitas Airlangga : No. Kontrak 589/J03.2/PG/2001 DfK Sup1200l)

Actions (login required)

View Item