AINI MEITRIWANI, 039910439 U (2004) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-meitriwani-1197-fh1090-k.pdf Download (328kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-meitriwani-1197-fh_109_06.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Peranan Panitia Daerah sangat penting dalam penyelesaian perselisihan perburuhan, karena apabila pegawai perantara berpendapat bahwa suatu perselisihan tidak dapat diselesaikan olehnya maka perselisihan perburuhan tersebut segera diserahkan kepada Panitia Daerah, dalam hal ini Panitia Daerah harus mempertimbangkan bahwa tugasnya adalah untuk membantu pihak - pihak yang berselisih guna mencapai penyelesaian agar dapat diterima oleh kedua belah pihak, atau bila dianggap perlu menunda persoalanhya terlebih dahulu. Adapun langkah - langkah yang dilakukan Panitia Daerah dalam penyelesaian perselisihan perburuhan yaitu : -Pemeriksaan berkas perkara Penetapan jadwal sidang -Pelaksanaan persidangan -Pembentukan panitia angket dan panitia Ad. Hoc -Pengambilan keputusan Apabila Panitia Daerah telah dianggap selesai dalam memberikan langkah penyelesaian perselisihan perburuhan, maka Panitia Daerah segera mengambil keputusan atas perselisihan perburuhan yang dimintakan penyelesaiannya melalui P4D. Keputusaa Panitia Daerah tersebut mempunyai dua sifat yaitu keputusan yang bersifat anjuran .dan keputusan yang bersifat mengikat. Khusus untuk keputusan yang bersifat mengikat, maka putusan tersebut dapat mulai dilaksanakan bila terhadapnya. dalam empat belas (14) hari setelah diadakan pemeriksaan ulang oleh P4P. Jika perlu untuk melaksanakan suatu putusan Panitia Daerah maka pihak vang bersangkutan dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri yang' daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan pihak terhadap siapa putusan itu akan dijalankan supava putusan itu dinvatakan dapat dijalankan. Apabila Para pihak atau salah satu pihak menolak dan tidak melaksanakan putusan P4D, maka pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut tidak mendapatkan sanksi atau akibat hukum yang berarti. Hal ini dikarenakan P4D tidak memiliki wewenana dalam mcmberikan akibat hukum. namun untuk menghindari perselisihan - perselisihan Baru yang dimungkinkan terjadi maka' di dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 1931 telah diatur bahwa bagi pihak yang tidak tunduk pada urusan yang dikeluarkan oleh Panitia Penvelesaian Perselisihan Perburuhan baik di 'tingkat daerah maupun di tingkat pusat dapat dikarenakan pidana kurungan selama – lama nva tiva bulan atau denda setinggi - tingginya sepuluh ribu rupiah (Rp.10.000,-). Meskipun pengaturannva telah jelas didalam undang - undang namun dalam prakteknya sangat sulit diterapkan karena bagi pihak yang tidak tunduk nada putusan tersebut dapat melakukan unpaya hukum banding ketingkat yang lebih tinggi. dan bisa pula melalui gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri sebagaimana yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2004 mengenai PPHI atau seperti yang digariskan dalam Undang - Undang Nomor 22 tahun 1957. Khususnya pasal 5 ayat 2, pasal G ayat 3, pasal 3 dan pasal 14, bahwa keputusan P4D yang tetah mempunvai kekuatan hukum tetap dan bcersilat mengikat maka dalam pelaksanaannva dapat dimintakan fiat executie (executie) kepada Penngadilan Negeri setempat sebagai upava hukum atas penolakan keputusan yang teiah dikeluarkan oleh P4D.

Actions (login required)

View Item