ADE PRAYUDHA, 030111296 (2006) KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (STUDI KASUS: Penutupan SPBU Milik Handy Soelaiman yang berada di Kawasan Ruang Terbuka Hijau). Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-prayudhaad-2634-fh3570-k.pdf Download (311kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-prayudhaad-2634-fh357_06.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Belum adanya suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Lingkungan telah menyebabkan pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota berjalan tidak efektif. Peraturan Daerah kota Surabaya No. 7 Tabun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau merupakan bentuk peran aktif Pemerintah kota Surabaya dalam Pengelolaan Lingkungan terutama Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan Daerah tersebut dibuat mengingat semakin tingginya kecenderungan para pelaku pembangunan untuk memanfaatkan Ruang Terbuka Hijau tidak sebagaimana mestinya sehingga membutuhkan kepekaan Pemerintah Daerah kota Surabaya dalam menghadapi permasalahan ini. Tidak mungkin menunggu hadirnya suatu peraturan perundang-undangan karena akan dapat menimbulkan suatu permasalahan lingkungan perkotaan yang lebih rumit lagi. Banyaknya pelanggaran atas pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau menuntut ketegasan Pemerintah kota Surabaya dalam melakukan pengelolaan. Penyegelan yang dilakukan Pemerintah kota Surabaya terhadap SPBU milik Handy soelaiman selain merupakan perwujudan dari Penegakan Hukum Administrasi berupa pengenaan sanksi administrasi berdasarkan Peraturan Daerah kota Surabaya No. 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau juga sebagai konsekuensi dari diundangkannya Peraturan daerah No. 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Upaya perlindungan hukum yang dilakukan Handy Soelaiman dengan mengajukan gugatan ke pengadilan memang seharusnya dilakukan olehnya, tapi kalau ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan suatu kesalahan karena perkara tersebut bukan merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Actions (login required)

View Item