Rita Kurniawati, 030015050 (2006) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI SELAKU KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-kurniawati-2639-fh3550-k.pdf Download (312kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-kurniawati-2639-fh355_06.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Islam tidak mengenal adanya KDRT karena di dalam Al-Quran maupun Hadist mengenai relasi antara suami dan istri khususnya dalam hal hubungan seksual harus didasarkan pada prinsip Mu 'asyarah bi al-Ma 'ruf Didalam hubungan seksualitas antara suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang harus saling mcnghormati dan menghargai serta tidak didasarkan pada pemaksaan dan keterpaksaan namun harus dengan niat untuk beribadah kepada Allah SWT. Unsur pemaksaan di dalam kekerasan seksual di dalam perkawinan tidak dapat digolongkan dalam pasal 285 KUHP karena pemaksaan ini terjadi dalam suatu perkawinan yang sah sehingga tidak mengandung unsur "di luar pernikahan" seperti yang tercantum dalam pasal 285 KUHP. Maka dari itu dengan diundangkannya UU PKDRT, pelaku KDRT termasuk juga suami yang melakukan kekerasan seksual dapat dituntut berdasarkan UU ini serta atas perbuatannya itu dapat dikenakan pidana penjara ataupun denda dengan maksud tidak terulanginya kembali perbuatannya tersebut. Perceraian merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh istri selain melalui presedur hukum pidana dengan mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama apabila ia beragama Islam dan Pengadilan Negeri untuk yang selain beragama Islam. Cara ini merupakan langkah langsung menuju sasaran mengingat tujuan utama dari pengaduan istri terhadap suaminya ke polisi melalui prosedur hukum pidana ataupun pengajuan cerai gugat ke Pengadilan Agama sama-sama untuk memisahkan istri selaku korban KDRT. Berdasarkan pada pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan untuk dapat melaksanakan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa diantara suami istri tidak ada kecocokan dan tidak dapat hidup rukun. Menunjuk pada pasal 116 huruf d KHI dengan alasan salah satu pihak telah melakukan tindak kekerasan yang kejam ataupun penganiayaan berat yang dapat membahayakan bagi pihak lain maka dengan ini KDRT cukup kuat untuk dijadikan alasan dalam pengajuan cerai gugat di Pengadilan Agama.

Actions (login required)

View Item