AHRUL FAHZIAR, 03011103 U (2006) KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2006-fahziarahr-2641-fh3560-k.pdf Download (353kB) | Preview |
|
|
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2006-fahziarahr-2641-fh356_06.pdf Download (2MB) | Preview |
Abstract
Pembagian wewenang antar pemerintah dalam pengelo-laan hutan mangrove kepada Pemerintah Kabupaten/ Kota telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 18 ayat (4) tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki wewenang pengelolaan pada wilayah laut 1/3 dari wilayah laut yang menjadi kewenang-an Pemerintah Propinsi yaitu 12 mil. 1/3 wilayah laut Propinsi yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, pasal 3 ayat (5) angka 16 butir b menegaskan bahwa Pemerintah Propinsi melakukan kegiatan pengelolaan pemanfa-atan sumber daya laut 4-12 mil. Maka di dasarkan pada ketentuan tersebut wewenang pengelolaan 1 /3 wilayah laut milik Propinsi yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah wilayah laut 0-4 mil, sehingga hutan mangrove yang tumbuh di pesisir taut untuk pengelolaannya merupakan wewenang dari Pemerintah Kabupaten/ Kota. Wewenang pengelolaan hutan mangrove oleh Pemerintah Kabupaten/Kota juga ditegaskan dalam Surat Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, ditegaskan dalam peraturan tersebut bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki wewenang dekonsentrasi dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove. Pemerintah Kabupaten/ Kota di beri wewenang untuk melakukan penunjukan dan penetapan hutan mangrove yang ada di daerahnya sebagai kawasan lindung, serta Pemerintah Kabupatenl Kota juga diberi wewenang untuk melaksanakan pengendalian pemanfa-atan hutan mangrove untuk kegiatan usaha, yang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Surat Keputusan Presiden nomor 32 tahun 1990 dilakukan melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban. Penetapan hutan mangrove menjadi kawasan lindung sangat diperlukan untuk melindungi hutan mangrove dari kerusakan dan pencemaran, dengan tidak adanya Peraturan Daerah Surabaya mengenai penetapan hutan mangrove dan penetapan lokasi hutan mangrove sebagai kawasan lindung maka kegiatan pengelolaan hutan mangrove yang ada di daerahnya tidak memiliki landasan hukum. Kegiatan pengendalian pemanfaatan yaitu melalui kegiatan pemantauan, pengawasan dan penertiban tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan optimal. Sehingga menyebabkan keberadaan hutan mangrove terancam karena sejak tahun 1990-an wilayah pertumbuhan hutan mangrove yang berada di pantai utara dan pantal timur Surabaya berdasar-kan RTRW kota dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan pemukiman dan industri. Pemanfaatan dan pengelolaan hutan mangrove di kota Surabaya sampai saat ini masih di dasari atas RTRW kota yang dibentuk berdasarkan kebijakan Pemerintah, apabila kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota adalah untuk pembangunan maka keberadaan hutan mangrove sebagai kawasan dapat terkalahkan oleh kepentingan yang ada dalam pembangunan itu.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 FH 356/06Fah k | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | FORESTRY - LAW AND LEGISLATION; FOREST POLICY | ||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities |
||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Nn Deby Felnia | ||||||
| Date Deposited: | 17 Oct 2006 12:00 | ||||||
| Last Modified: | 28 Oct 2016 22:05 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11641 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |