IRWAN ROSADY, 030111183 U (2006) PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP DATABASE DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NO. 19 TAHUN 2002. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2006-rosadyirwa-2643-fh3590-k.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2006-rosadyirwa-2643-fh359_06.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Kriteria perlindungan Hak Cipta Database adalah : Originality (keaslian), Creativity (kreativitas), Fixation (perwujudan). Database merupakan kumpulan data yang diwujudkan baik itu dengan media ekspresi berbentuk penyimpanan elektronik yang dengan bahasa tertentu dapat ditampilkan di layer maupun dengan media pappercard. Permasalahan persyaratan keaslian pada database cukup dilihat pada bagaimana cara database untuk memenuhi kebutuhan keaslian, yang pertama adalah konteks asli dan yang kedua adalah adanya cukup tenaga kerja dan ketrampilan di dalam pengaturan dan pemilihan. Dengan begitu, Hak Cipta akan ada di dalam suatu database jika memang cukup asli. Tindakan pelanggaran terhadap karya cipta database milik orang lain dapat berupa mengumumkan, memperbanyak, mengutip dan merekam sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apa pun tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta. Penegakan hukum dan upaya pemulihan dari pembuat database menurut ketentuan UU No. 19/2002 meliputi : Penerapan sanksi Perdata, didasarkan pada Pasal 56 UU. No. 19/2002. Gugatan Perdata bisa diajukan atas pelanggaran Hak Cipta berdasarkan perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) ataupun wanprestasi sejauh menyangkut pelanggaran suatu perikatan (Pasal 1243 KUH Perdata). Gugatan im diiringi dengan permintaan ganti rugi yang sesuai dengan tingkat kerugian yang dideritanya. Penerapan sanksi Pidana, didasarkan pada Pasal 72 UU. No. 19/2002. Putusan sela perintah pengadilan, didasarkan pada Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 UU. No.19/2002, yang berupa larangan bagi si tergugat untuk meneruskan perbuatannya yang melanggar Hak Cipta. Penyelesaian sengketa alternatif, didasarkan pada Pasal 65 UU. No. 19/2002, yang kemudian diatur lebih lanjut di dalam Pasal 1 ayat (1) UU. No.30/1999 melalui forum arbitrase atau penyelesaian sengketa.

Actions (login required)

View Item