YUSRIL NASRULLAH, 030215479 (2007) KEPEMILIKAN SILANG OLEH PELAKU INDUSTRI MEDIA BERDASARKAN UU NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-nasrullahy-4138-fh107_0-k.pdf Download (332kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-nasrullahy-4138-fh107_07.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Upaya menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam industri media khususnya dalam kepemilikan silang industri media oleh pelaku usaha telah diakomodir dalam ketentuan pasal 27 UU 5/1999, karena sebagian besar kepemilikan bisnis media di Indonesia berupa kepemilikan saham. Kepemilikan silang media menurut UU 5/1999 merupakan common business practices yang tidak dapat dilarang selama tindakan kepemilikan silang tersebut tidak disertai dengan tindakan penyalahgunaan atau tidak ditujukan untuk mematikan pelaku usaha pesaing, hal ini disebabkan UU 5/1999 menganut menganut prinsip larangan perilaku pelaku usaha (restrictive business practises). Untuk menentukan ada tidaknya posisi dominan dalam kepemilikan silang industri media oleh pelaku usaha harus melalui analisa terlebih dahulu dengan langkah-langkah yaitu menentukan market definition-nya (penentuan pasar) terlebih dahulu, kemudian melihat market share (penguasaan pasar) dari pelaku usaha yang bersangkutan. Pelaku usaha yang mempunyai posisi dominan maka patut diduga atau dianggap telah melakukan suatu tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli ataupun persaingan usaha tidak sehat, sehingga berlaku ketentuan pelaku industri media tidak dilarang menjadi besar selama hal itu dicapai dengan cara yang sehat dan kompetitif.

Actions (login required)

View Item