VIRTA NIA SARI, 030315807 (2008) ISBATH NIKAH TERHADAP KAWIN SIRRI. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-sarivirtan-8080-fh3208-k.pdf Download (335kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-sarivirtan-7866-fh3208.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Nikah yang tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah tidak diakui keabsahannya oleh negara, meskipun nikah tersebut telah dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya (tata cara ini berasal dari hukum Islam) nikah yang hanya disandarkan pada tata Cara keagamaan saja dianggap sebagai pernikahan liar. Nikah seperti ini disebut sebagai "nikah sirri". Akibat adanya banyak praktek perkawinan sirri dalam masyarakat akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak terjaminnya status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh status nikah dan status anak adalah dengan isbath nikah atau penetapan nikah sebagaimana bunyi pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan ataupun menolak permohonan isbath nikah terhadap kawin sirri didasarkan pada Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Namun, tidak selalu dalam peraturan perundang-undangan dapat dijadikan dasar dalam permohonan isbath nikah. Misalnya, pengesahan nikah cirri itu diajukan demi kepentingan sang anak agar mendapat status dan hak yang sama di mata hukum, maka permohonan isbath nikah tersebut dapat dikabulkan. Tetapi, jika sah dan tidaknya nikah sirri tersebut masih diragukan karena tidak dipenuhinya salah satu syarat, seperti tidak sahnya wali nikah dari pihak perempuan, maka permohonan isbath nikahnya tidak bisa dikabulkan. Untuk menghindari diri dari sistem dan tata cara pengaturan pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan yang berbelit-belit serta lama mengurusnya, hal tersebut yang dijadikan alasan bagi mereka untuk untuk menempuh cara sendiri yang tidak bertentangan dalam hukum Islam. Namun, dalam ilmu hukum cara tersebut dikenal dengan istilah penyelundupan hukum yaitu cara menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh Undang-undang dan peraturan yang berlaku

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Additional Information:	KKB KK-2 FH 32/08 Sar i
Uncontrolled Keywords:	MARRIAGE (ISLAMIC LAW)
Subjects:	H Social Sciences > HQ The family. Marriage. Woman > HQ1-2044 The Family. Marriage. Women > HQ503-1064 The family. Marriage. Home > HQ1001-1006 The state and marriage K Law > KB Religious law in general
Divisions:	03. Fakultas Hukum
Creators:	Creators NIM VIRTA NIA SARI, 030315807 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor LILIEK KAMILAH, S.H, M.Hum. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Deby Felnia
Date Deposited:	13 Nov 2008 12:00
Last Modified:	28 Oct 2016 20:14
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11667
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item