PUJI YULIANTO, 030416021 (2008) HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH DENGAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2008-yuliantopu-8147-fh1510-k.pdf Download (332kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2008-yuliantopu-7931-fh15108.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, tidak diatur baik pengaturan mengenai desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas pembantuannya. Mengenai hubungan kewenangan yang ada antara Pemerintah dengan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dapat merujuk pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah walaupun di dalam pasal-pasalnya tidak secara langsung menegaskan hubungan tersebut. Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh secara langsung diatur mengenai hubungan kewenangan yang ada antara Pemerintah dengan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu; pelaksanaan desentralisasi dalam pasal 7 ayat (3) huruf b Undang¬-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dekonsentrasi diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pasal 15 ayat (2) Undang¬undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sedangkan tugas pembantuannya diatur dalam pasal 7 ayat (3) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pasal 15 ayat (3) Undang¬undang Nomor 11 Tahun 2006.

Actions (login required)

View Item