LINA MAULUDINA ROSALIND, 030415941 (2008) IMPLIKASI REGIME ANTI-DUMPING WTO OLEH UNI EROPA TERHADAP INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s1-2008-rosalindli-8148-fh1550-k.pdf Download (330kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
gdlhub-gdl-s1-2008-rosalindli-7932-fh15508.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Uni Eropa sebagai negara anggota WTO wajib mematuhi dan mengimplementasikan ketentuan WTO terutama ketentuan yang bersifat compulsory to all members. Pengaturan dumping dan anti-dumping dalam regim WTO terdapat pada Art. VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan Final Act Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization Annex 1A tentang Multilateral Agreements on Trade in Goods khususnya pada Agreement on Implementation of Art. VI of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994. Mengingat sifat daya mengikat aturan WTO adalah single undertaking, maka terhadapa ketentuan yang terdapat pada Annex 1, 2, dan 3 semua negara anggota harus mematuhi dan mengimplementasikan ketentuan tersebut. The WTO Anti-Dumping Agreement merupakan salah satu ketentuan yang terdapat dalam Annex 1A tentang Multilateral Agreements on Trade in Goods. Pengaturan dumping dan anti-dumping yang diterapkan oleh Uni Eropa telah mengacu pada the WTO Anti-Dumping Agreement baik dari kelengkapan pengaturan dan penentuan dumping dan anti-dumping. Pengaturan dumping dan anti-dumping yang diterapkan oleh Uni Eropa yang demikian lengkap, terperinci, dan telah mengacu pada ketentuan the WTO Anti-Dumping Agreement menyebabkan pelaku usaha di Indonesia belum mampu untuk mengantisipasi secara positif aturan tersebut. Mengingat aturan dumping dan anti-dumping di Indonesia masih sumir, kurang lengkap, tidak detail, dan tidak terkodifikasi pada suatu regulasi tertentu menyebabkan pelaku usaha tidak mudah untuk memahami dan menguasai substansi pengaturan tersebut. Oleh karena awam dan kelemahan pemahaman inilah yang menyebabkan pelaku usaha Indonesia lebih sulit lagi memahami. substansi pengaturan dumping dan anti-dumping yang dimiliki oleh Uni Eropa. Akibatnya, pelaku usaha Indonesia seringkali terkena tuduhan dumping oleh Uni Eropa.
Item Type: | Thesis (Skripsi) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 FH 155/08 Ros i | ||||||
Uncontrolled Keywords: | INTERNATIONAL TRADE; FOREIGN TRADE REGULATION | ||||||
Subjects: | J Political Science > JX International law J Political Science > JZ International relations > JZ5-6530 International relations > JZ1305-2060 Scope of international relations. Political theory. Diplomacy > JZ1464-2060 Scope of international relations with regard to countries, territories, regions, etc. |
||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Tn Hatra Iswara | ||||||
Date Deposited: | 17 Nov 2008 12:00 | ||||||
Last Modified: | 18 Jun 2017 21:09 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/11682 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |